Menu ✖

Mode Gelap
BREAKING NEWS: Kajari Konawe Diamankan Kejati Sultra, Diduga Selewengkan Wewenang Tiga Napi Korupsi di Sultra Dapat Asimilasi dari Pihak Ketiga, Salah Satunya Keponakan Gubernur Dari Kebun ke Gerbang Masa Depan: Menghadapi Cemohan dan Mencapai Impian Ridwan Bae: PT SCM dan Perkebunan Sawit Penyebab Banjir di Jalur Trans Sulawesi Korban Tenggelam di Pantai Nambo Ditemukan Meninggal Dunia

Hukrim · 26 Sep 2025 14:38 WITA ·

Satgas PKH Segel Lahan Tambang di Kolaka, Tiga Perusahaan Terjaring


 Satgas PKH terus melakukan penyegelan terhadap tiga perusahaan tambang di Kolaka yang melakukan aktivitas penambangan di dalam kawasan hutan. Foto: Istimewa Perbesar

Satgas PKH terus melakukan penyegelan terhadap tiga perusahaan tambang di Kolaka yang melakukan aktivitas penambangan di dalam kawasan hutan. Foto: Istimewa

KOLAKA – Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus melakukan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diduga melakukan aktivitas penambangan di dalam kawasan hutan.

Pada Kamis, 25 September 2025, Satgas PKH Halilintar turun ke Kabupaten Kolaka dan melakukan penindakan tegas penyegelan terhadap lahan milik tiga perusahaan tambang yang masuk dalam kawasan hutan.

Komandan Kordinator Wilayah (Dankorwil) Satgas PKH, Kolonel Ramadhon, mengatakan bahwa ketiga perusahaan tambang yang dipasangi plang adalah PT Toshida, PT Suria Lintas Gemilang, dan Perusda Aneka Usaha Kolaka.

“Saat ini baru tiga IUP yang dipasangi plang, namun proses verifikasi dan penindakan masih berjalan, karena masih banyak di Sultra,” katanya.

Lebih lanjut, Kolonel Ramadhon menjelaskan bahwa sebelumnya ketiga IUP ini sudah menjalani verifikasi di Jakarta.

“Untuk tiga IUP ini sudah diverifikasi di Jakarta. Kami di Kolaka hanya melaksanakan pemasangan plang sebagai tindak penertiban hukum,” ujarnya.

Terkait sanksi, Kolonel Ramadhon mengungkapkan bahwa setiap pelanggaran pasti akan ada sanksinya, namun yang berwenang menentukan tetap Kejaksaan Agung.

“Setiap pelanggaran pasti akan ada sanksinya, namun yang berwenang menentukan tetap Kejaksaan Agung,” jelas Kolonel Ramadhon.(red)

Artikel ini telah dibaca 355 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

MIRIS! Petani di Tongkuno Dipukul hingga Berdarah, Lapor Polisi Sebulan Pelaku Belum Ditangkap

21 November 2026 - 23:07 WITA

PN Kendari Vonis Sirajuddin N. Aslam 1 Tahun 6 Bulan Penjara dalam Kasus Penipuan Jual Beli Nikel Rp1,7 Miliar

20 November 2026 - 11:54 WITA

Kejari Konawe Geledah Rumah Kades Pasir Putih Konkep, Handphone dan Dokumen Pencairan Disita

19 November 2026 - 14:01 WITA

Ayah Korban Pengeroyokan di MTQ Kendari Laporkan Empat Oknum Polisi ke Propam Polda Sultra

18 November 2026 - 18:59 WITA

Video Diduga Konsumsi Sabu Viral, Perempuan di Muna Diamankan dan Positif Narkoba

18 November 2026 - 14:00 WITA

Daripada Saya Malu, Mending Saya Bunuh Kamu: Kepala SDN 2 Tiworo Selatan Ancam Wartawan

17 November 2026 - 22:12 WITA

Trending di Hukrim