KENDARI – Pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 2,09 triliun kepada PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS). Denda tersebut merupakan bagian dari total kewajiban Rp 29,2 triliun yang dibebankan kepada 22 perusahaan yang terlibat dalam penebangan hutan lindung untuk penambangan nikel di Kecamatan Kabaena Timur, Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa TMS telah membayar Rp 500 miliar dari total denda yang ditetapkan.
“Satu perusahaan, PT Tonia Mitra Sejahtera, sudah membayar Rp 500 miliar dari total kewajiban sekitar Rp 2,094 triliun,” ujar Barita, sebagaimana dilansir Tempo.
Penetapan denda ini muncul setelah Satgas PKH menyegel area tambang nikel PT TMS pada Kamis, 11 September 2025. Penyegelan dipimpin oleh Pelaksana Satgas PKH Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, bersama Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Syahardiantono. Pada saat penyegelan, dipasang plang larangan melakukan aktivitas jual‑beli dan penguasaan lahan tambang PT TMS.
Selain TMS, tiga perusahaan lain juga dikenai denda: Stargate Pacific Resources, Adhi Kartiko Pratama, dan Putra Kendari Sejahtera, masing‑masing harus membayar ratusan miliar rupiah. Satgas PKH mencatat bahwa delapan perusahaan tambang lainnya meminta penundaan pembayaran, dengan nilai tanggungan mulai dari puluhan miliar hingga belasan triliun rupiah. Perusahaan‑perusahaan tersebut antara lain PT Masempodalle, SBP, SPM, BMU, PSM, IAM, MAS, dan MOM.
Satgas PKH menegaskan komitmennya untuk menegakkan peraturan kawasan hutan dan melindungi lingkungan hidup, sambil berharap agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu.(red)
