Menu

Mode Gelap
Proses Lelang Diduga Inprosedural, ULP Muna Dilaporkan ke Polda Sultra Ditreskrimsus Polda Sultra Rutin Patroli Siber Jelang Pilkada 2024 Ruas Jalan Haji Latama di Punggolaka Rusak Parah, Warga: Sering Terjadi Kecelakaan DPMD Muna Pastikan Cakades Terpilih Wawesa dan Oensuli Tetap Dilantik DPP Demokrat Resmi Dukung Lukman – La Ode Ida di Pilgub Sultra

Daerah · 24 Jul 2023 22:26 WITA ·

Perekrutan Enumerator SKI Dinilai Inprosedural, Begini Kata Dinkes Muna!


 Massa aksi saat berdialog dengan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Muna Wa Ode Asra Batullah. Foto: Nursan Perbesar

Massa aksi saat berdialog dengan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Muna Wa Ode Asra Batullah. Foto: Nursan

PENAFAKTUAL.COM, MUNA – LSM Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara (Gerak Sultra) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait rekrutmen Tim Tenaga Pengumpul Data (Enumerator) Survei Kesehatan Indonesia (SKI) di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pantauan awak media PENAFAKTUAL.COM di lokasi, Senin, 24 Juli 2023, masa menggunakan sound sistem dan membakar ban bekas. Masa menuntut Kepala Dinas Kesehatan Muna untuk mengugurkan tenaga enumerator SKI yang dinyatakan lulus.

“Kami meminta agar 20 tenaga enumerator SKI yang dinyatakan lulus pada hari Selasa, 18 Juli 2023 digugurkan dan kembali dilakukan perekrutan ulang, karena kami menduga ada kejanggalan pada proses perekrutannya” kata Koordinator aksi sekaligus Ketua Gerak Sultra, La Ode Supriadin saat berorasi.

Pria yang karib disapa Adin Laiworu itu mengungkapkan tidak ada Juknis yang lebih spesifik yang mengatur proses wawancara dan penilaian untuk menentukan kelulusan tenaga enumorator SKI di Kabupaten Muna.

“Kami duga tidak sesuai prosedur, sebab Juknis wawancara dan penilaiannya tidak jelas, sehingga kami menduga proses perekrutan yang dilakukan saat ini hanya formalitas belaka, padahal sudah ada orang yang akan lulus” ujarnya.

Sementara itu, Arifuddin Syah mengungkapkan, tahapan rekrutmen tenaga enumorator SKI terdiri dari seleksi administrasi, tes wawancara dan pengumuan kelulusan. Prosesnya tidak ada tes tertulis, sehingga diduga ada tindakan sewenang-wenang dan sikap diskriminasi terhadap peserta tes yang ikut wawancara.

“Dari 80 orang yang lulus administrasi dan mengikuti wawancara, ada pertanyaan yang merugikan peserta, karena ditanyakan soal keluarga (siapa keluargamu), terkait bahasa daerah, dan tidak ditanyakan terkait dengan bidang keilmuannya”, ujarnya Ari saat berorasi.

Masa aksi meminta untuk diperlihatkan Juknis yang lebih spesifik terkait wawancara dan penilaian, serta video rekaman wawancara saat rekrutmen enumorator SKI.

“Kami meminta diperlihatkan saja, tidak ingin mengambilnya, agar kita ketahui bersama apakah proses rekrutmennya betul-betul tidak ada kesalahan didalamnya ” tegas Arifuddin Syah saat hering bersama Kabid Pelayanan Kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Wa Ode Asrah Batullah membantah terhadap adanya permasalahan dalam perekrutan tenaga enumorator SKI di Kabupaten Muna. Persyaratan yang diajukan pada saat perekrutan tenaga enumorator SKI sudah jelas.

“Tidak ada masalah, tidak ada satupun peserta yang datang untuk mempertanyakan itu, karena rata-rata teman-teman yang tidak lulus telah terima”, ungkap Wa Ode Asrah Batullah saat diwawancarai awak media.

Wa Ode Asrah Batutullah berkata sudah menjalankan kerja secara profesional, tahapan perekrutan sesuai Juknis Kementerian Kesehatan RI dan berlaku untuk setiap daerah dengan formasi bidan, gizi, kesmas, perawat, dan kesehatan lingkungan.

“Semua proses itu kami lakukan secara prosedur. Kita skoring berdasarkan nilai hasil verifikasi berkas dan nilai wawancara dan itu objeknya, pertanyaannya sama untuk semua peserta” jelasnya.

Ia menambahkan sesuai juknis, yang laksanakan perekrutan di daerah terdiri dari Penanggungjawab Operasional (PJO), Penanggungjawab Administrasi dan Logistik ( PJAL), Perencanaan serta Penanggungjawab Keseluruhan.

“Pelaksanaan rekrutmen ada 3 orang, PJO saya sendiri, PJAL teman dari perencanaan, dan Kadis sebagai Penanggungjawab seluruhnya,” ujarnya.

Olehnya itu, Wa Ode Asrah Batullah sangat menyayangkan adanya demonstrasi. Menurut dia, seharusnya jika ada masalah langsung datang melapor ke kantor Dinas Kesehatan.

“Saya setiap jam kerja ada di kantor, saya terima siapapun, kalau didemo seakan-seakan kita melalukan sesuatu hal yang inprosedural”, kesalnya.

Penulis: Nursan

Artikel ini telah dibaca 329 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Disnakertrans Sultra Selidiki Kecelakaan Kerja di PT PMS Kolaka

26 Juli 2024 - 15:39 WITA

VIRAL, Kades dan Ketua BPD di Kolut Taruhan Rp1 Miliar Terkait Rekomendasi Demokrat

26 Juli 2024 - 13:24 WITA

KSOP Kendari Mulai Terapkan Single Billing Terhadap Kapal Asing

25 Juli 2024 - 21:38 WITA

Wakapolda Sultra Sampaikan Arahan Presiden di Rakernis Ops Mantap Praja Anoa

25 Juli 2024 - 17:16 WITA

Ketua DPRD Kendari: Pergeseran APBD Harus Disampaikan Secara Resmi

25 Juli 2024 - 09:58 WITA

Imigrasi Kendari Diduga Kongkalikong dengan 6 TKA China yang Ditangkap Lalu Dibebaskan

24 Juli 2024 - 12:29 WITA

Trending di Daerah