Menu ✖

Mode Gelap
BREAKING NEWS: Kajari Konawe Diamankan Kejati Sultra, Diduga Selewengkan Wewenang Tiga Napi Korupsi di Sultra Dapat Asimilasi dari Pihak Ketiga, Salah Satunya Keponakan Gubernur Dari Kebun ke Gerbang Masa Depan: Menghadapi Cemohan dan Mencapai Impian Ridwan Bae: PT SCM dan Perkebunan Sawit Penyebab Banjir di Jalur Trans Sulawesi Korban Tenggelam di Pantai Nambo Ditemukan Meninggal Dunia

Hukrim · 25 Feb 2025 17:40 WITA ·

Kadis Kesehatan Butur Dilaporkan ke Polda Sultra, Begini Masalahnya!


 Asosiasi Mahasiswa Radikal Sulawesi Tenggara melaporkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara. Foto: Istimewa Perbesar

Asosiasi Mahasiswa Radikal Sulawesi Tenggara melaporkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Buton Utara (Butur) dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra).

Laporan ini dilayangkan oleh Asosiasi Mahasiswa Radikal Sulawesi Tenggara (Amara Sultra) menyusul aksi unjuk rasa yang mereka lakukan pada Kamis, 6 Februari 2025 lalu.

Amara Sultra melaporkan Kadiskes Butur terkait dugaan penyerobotan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Desa Soloy Agung, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara.

Dugaan ini muncul setelah pembangunan Puskesmas di lokasi tersebut diduga dilakukan tanpa koordinasi dan verifikasi lahan, seperti yang diungkapkan oleh Dinas Pertanian Butur di media online.

Ketua Umum Amara Sultra, Malik Botom, menegaskan pelaporan ini sebagai komitmen dari Amara Sultra untuk mengawal menegakkan hukum di Sulawesi Tenggara.

“Ini komitmen kami untuk menjaga setiap subjek hukum agar bertindak sesuai prosedur,” tegasnya.

Amara Sultra menilai pembangunan Puskesmas tersebut melanggar UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang melarang alih fungsi lahan LP2B. Pasal 44 ayat (1) UU tersebut secara tegas melindungi lahan LP2B dan melarang alih fungsi. Malik menambahkan,

“Tidak boleh ada aktivitas apapun di atas lahan tersebut kecuali yang telah diatur dalam perundang-undangan.”

Lebih lanjut, Amara Sultra menyoroti potensi sanksi pidana bagi pelanggar UU tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2). Ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda Rp 1 miliar, bahkan ditambah 1/3 untuk pejabat pemerintah, mengindikasikan keseriusan pelanggaran ini.

Amara Sultra mendesak Ditreskrimsus Polda Sultra untuk segera memeriksa Kadis Kesehatan Butur dan pihak-pihak terkait. “Dikhawatirkan hal ini menjadi preseden buruk,” pungkas Malik.

Hingga berita ini diterbitkan, Kadis Kesehatan Butur, Dr. Izanuddin, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi melalui pesan WhatsApp.(red)

Artikel ini telah dibaca 487 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Daripada Saya Malu, Mending Saya Bunuh Kamu: Kepala SDN 2 Tiworo Selatan Ancam Wartawan

17 November 2026 - 22:12 WITA

Warga Gagalkan Dugaan Pencurian Sapi di Konut, Seekor Ternak Ditemukan Mati dalam Mobil

17 November 2026 - 13:58 WITA

Tiga Pria Diduga Komplotan Curanmor Dibekuk di Konut, Lima Motor Hasil Curian Disita

17 November 2026 - 11:00 WITA

Terpidana Kasus Surat Palsu di Bombana Wafat Sehari Jelang Eksekusi, Kejari Tunggu Akta Kematian

17 November 2026 - 10:54 WITA

Polisi Bongkar Dugaan Peredaran Sabu di Asera Konut, Wanita 32 Tahun Diciduk dengan 11 Sachet Sabu

14 November 2026 - 10:22 WITA

PT Erianti Mandiri Sejahtera Beri Klarifikasi Terkait Isu Solar di Kolono Timur

13 November 2026 - 16:56 WITA

Trending di Hukrim