Menu

Mode Gelap
Parah! Masyarakat Ungkap Dugaan Pungli ASDP Lagasa hingga Jutaan Rupiah Parah! Aktivitas Tambang PT Timah Diduga Cemari Laut di Kabaena Menebak Arah Kasus Supriyani Tepis Isu Amplop Kepala Desa, Ketua APDESI Sultra Bentuk Satgas Anti Money Politik Oknum TNI AL di Kendari Diduga Hamili Kekasihnya, Korban Minta Keadilan!

Hukrim · 23 Jan 2025 17:27 WITA ·

Diduga Cemari Lingkungan di Kabaena, PT Timah Diadukan ke Inspektur Tambang


 Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAPaK) mengadukan PT Timah Investasi Mineral ke Inspektur Tambang perwakilan Sulawesi Tenggara. Foto: Istimewa Perbesar

Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAPaK) mengadukan PT Timah Investasi Mineral ke Inspektur Tambang perwakilan Sulawesi Tenggara. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAPaK) mengadukan PT Timah Investasi Mineral (TIM) ke Inspektur Tambang perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis, 23 Januari 2025.

Pimpinan LAPak, Pemrin mengatakan, pelaporan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap musibah yang menimpa masyarakat Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana. Pasalnya aktivitas PT Timah diduga menyebabkan banjir lumpur kemerahan berdampak terhadap rumah warga, dan daerah pesisir.

Seharusnya dalam melakukan penambangan PT Timah lebih meningkatkan kepedulianya terhadap pengelolaan lingkungan yang baik. Sebagaimana yang diamanahkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara.

“PT Timah memiliki izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air kegiatan usahan pertambangan yang diterbitkan oleh Kadis DPMPTSP Kabupaten Bombana bernomor 503.16/0002/DPMPTSP/05/2021, yang memuat secara jelas tentang kewajiban perusahaan tersebut di bidang lingkungan hidup,” katanya.

Pemrin bilang, pencemaran air laut ini merupakan masalah yang cukup serius bagi masyarakat Desa Baliara secara khusus dan masyarakat Kabaena secara umum. Selain merusak ekosistem laut yang memberikan dampak negatif terhadap baku mutu air laut, juga memberikan dampak besar terhadap pencaharian masyarakat desa Baliara.

“Apalagi kita tau persis sebagian besar masyarakat yang mendiami Desa Baliara adalah Suku Bajau,” ungkap Pemrin.

Pemrin berharap, Inspektur Tambang dapat sesegera mungkin melakukan inspeksi di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Investasi Mineral serta merekomendasikan pencabutan izin dari Pulau Kabaena.

“Dugaan kejahatan lingkungan yang terjadi di Desa Baliara bukan lagi harus berorientasi pada pembinaan melainkan lebih kepada penindakan. Sebab masalah ini sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu,” tegas Pemrin.

Untuk menanggapi aduan tersebut, kami berusaha menghubungi PT Timah Investasi Mineral melalui Kepala Teknik Tambangnya, namamu hingga berita ini diterbitkan awak media ini belum mendapat respon.(hsn)

Artikel ini telah dibaca 117 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

6 Bulan Kasus Hilangnya Seorang Nenek, Keluarga Korban Keluhkan Kinerja Polsek Pure

18 Februari 2025 - 11:17 WITA

Dugaan Kejahatan PT TMBP di Kolaka, IUP Batuan Diduga Jual Nikel

17 Februari 2025 - 16:39 WITA

Kasus PD Aneka Usaha Kolaka Dilimpahkan ke Kejati Sultra

14 Februari 2025 - 16:54 WITA

Demo di Kemenaker, KPIP Desak Binwasnaker dan K3 Beri Sanksi Tegas PT Hillcon

12 Februari 2025 - 21:35 WITA

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Pemprov Sultra Naik Tahap Penyidikan

12 Februari 2025 - 14:24 WITA

Ampuh Sultra Warning Dirjen Minerba: Jangan Main Mata Soal IUP Siluman PT Hikari Jeindo

10 Februari 2025 - 22:07 WITA

Trending di Hukrim