Menu

Mode Gelap
Tiga Napi Korupsi di Sultra Dapat Asimilasi dari Pihak Ketiga, Salah Satunya Keponakan Gubernur Dari Kebun ke Gerbang Masa Depan: Menghadapi Cemohan dan Mencapai Impian Ridwan Bae: PT SCM dan Perkebunan Sawit Penyebab Banjir di Jalur Trans Sulawesi Korban Tenggelam di Pantai Nambo Ditemukan Meninggal Dunia Pembentukan Kaswara: Langkah Awal Kolaborasi Alumni SMP Waara

Hukrim · 2 Mar 2026 17:58 WITA ·

Mobil Tangki PT Belinda Royal Industri Kedapatan Angkut Solar Ilegal, Hiswana Migas Angkat Bicara!


 Ketua Hiswana Migas DPC IV Sultra, Fahd Atsur (tengah). Foto: Istimewa
Perbesar

Ketua Hiswana Migas DPC IV Sultra, Fahd Atsur (tengah). Foto: Istimewa

KENDARI – Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) mengamankan satu unit mobil tangki milik PT Belinda Royal Industri yang diduga mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar secara ilegal.

Mobil tangki tersebut kedapatan memuat 5.000 liter (5 ton) Solar subsidi yang diperoleh dari pengepul. Rencananya, BBM tersebut akan didistribusikan ke PT Kristal Mulya Logistik.

Menanggapi penangkapan tersebut, Ketua Hiswana Migas DPC IV Sultra, Fahd Atsur, menegaskan bahwa PT Belinda Royal Industri bukan merupakan anggota organisasinya maupun mitra resmi Pertamina untuk penyaluran BBM industri.

“Setelah kami cek, perusahaan tersebut tidak terdaftar dalam keanggotaan Hiswana Migas Sultra dan bukan mitra resmi pengangkutan Pertamina untuk BBM industri,” ujar Fahd, Senin, 2 Maret 2026.

Fahd menjelaskan, kemungkinan besar PT Belinda Royal Industri beroperasi menggunakan Izin Niaga Umum (INU) yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM, bukan melalui jalur kemitraan Pertamina.

Ia memaparkan perbedaan mendasar pada jenis mobil transportir “kepala biru” yang beroperasi melakukan penyaluran BBM industri, pertama berafiliasi dengan Pertamina dan Hiswana Migas.

“Beroperasi sebagai penyalur resmi BBM industri dibawah pengawasan Pertamina, Hiswana Migas, dan Aparat Penegak Hukum (APH),” kata dia.

Sementara, transportir yang terafiliasi di INU, itu perizinanann langsung dari kementerian terkait. Operasionalnya hanya boleh memuat BBM dari agen sesama pemegang INU.

“Untuk transportir INU, pengawasannya melekat langsung pada APH. Hiswana Migas maupun Pertamina tidak memiliki kewenangan di ranah tersebut,” jelasnya.

Fahd mengecam keras tindakan pemuatan Solar subsidi untuk kepentingan industri. Menurutnya, praktik tersebut jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga memperingatkan perusahaan non-anggota agar tidak mencatut identitas organisasinya untuk melegalkan aktivitas ilegal.

“Jika mereka terafiliasi INU namun berani menggunakan logo Hiswana Migas, kami akan menempuh jalur hukum. Begitu pula jika ada anggota kami yang terlibat memuat BBM ilegal, tidak ada toleransi. Harus diusut tuntas secara hukum,” tegas Fahd.(red)

Artikel ini telah dibaca 35 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Warga di Kendari Keluhkan Akses Jalan Ditutup PT Sekar Alam, Kelurahan Kandai Siapkan Mediasi

23 April 2026 - 18:58 WITA

Polres Kolut Ringkus 2 Pengedar Sabu, Satu Pelaku Disebut Kerabat Anggota DPR RI

23 April 2026 - 09:06 WITA

Diduga Curi Suku Cadang Alat Berat, Pria Asal Buteng Ditangkap di Muna

22 April 2026 - 17:37 WITA

Skandal Jembatan Cirauci II: Burhanudin Bebas Melenggang, Massa Geruduk Kejati Sultra!

22 April 2026 - 14:48 WITA

Buntut Napi Korupsi Keliaran di Coffee Shop, Dirjen PAS Diminta Copot Kakanwil Sultra

22 April 2026 - 08:25 WITA

Barang Bukti PT Amarfi Disita, Tapi Direksi Belum Tersentuh Hukum

21 April 2026 - 21:23 WITA

Trending di Hukrim