KENDARI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Kendari kembali menyoroti dugaan pelanggaran hukum di wilayahnya. Ketua DPC Permahi Kendari, Relton Anugrah, menyatakan bahwa pihaknya menerima laporan masyarakat tentang adanya gudang penampungan oli bekas di Jalan Bhayangkari Bahari, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari.
“Kami mendapatkan data dan informasi dari warga bahwa ada gudang penampungan oli bekas di tengah pemukiman padat penduduk dan berada dekat dengan Teluk Kendari,” kata Relton pada Rabu, 12 November 2025.
Menurut aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HmI) ini, gudang tersebut diperkirakan belum mengurus perizinan yang diperlukan.
“Seharusnya gudang penampungan itu memiliki izin pengelolaan limbah B3 serta dokumen AMDAL atau turunan di bawahnya. Saat ini kami menduga sama sekali tidak ada perizinan,” ungkapnya.
Relton menambahkan bahwa pelanggaran tersebut dapat dijerat dengan Pasal 59 ayat 4 juncto Pasal 102 Undang‑Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur sanksi pidana bagi pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
Ia juga merujuk pada peraturan turunan seperti Permen LHK Nomor 12/2020 dan Permen LHK Nomor P.56/MENLHK‑Setjen/2015 yang mengatur persyaratan pengelolaan limbah B3.
Atas dasar itu, DPC Permahi Kendari mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
“Kami meminta pihak berwenang menindaklanjuti temuan ini agar lingkungan di sekitar Teluk Kendari tetap terjaga,” tutup Relton.(red)
