KENDARI – Sebuah akun Instagram bernama Morosi Melawan memposting video yang menunjukkan aktivitas pembuangan limbah cair PT OSS ke sungai Motui, Kecamatan Morakosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Postingan tersebut juga menyebutkan bahwa perusahaan tersebut mengabaikan putusan pengadilan yang menyatakan mereka telah melakukan pencemaran lingkungan hidup.
Menurut postingan tersebut, PT OSS tidak perduli terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup dan memerintahkan mereka untuk melakukan pemulihan lingkungan.
Namun, PT OSS tetap melakukan aktivitas industri dan membuang limbah cair ke sungai Motui, yang digunakan oleh nelayan dan petani untuk mengairi tambak-tambak mereka.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Unaaha telah mengabulkan gugatan masyarakat terdampak PLTU Captive di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, yang didampingi oleh WALHI Sulawesi Tenggara dan LBH Kendari.
Majelis hakim menyatakan bahwa PT OSS telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan pencemaran lingkungan hidup, dan memerintahkan mereka untuk melakukan pemulihan lingkungan.
Dalam amar putusannya, pengadilan memerintahkan PT OSS untuk melakukan pemulihan lingkungan dengan langkah-langkah konkret, antara lain:
- Menghilangkan bau busuk akibat aktivitas PLTU Batu Bara;
- Memasang atau memperbaiki instalasi pengolahan limbah cair dan emisi fugitif agar sesuai baku mutu lingkungan;
- Memusnahkan sumber pencemaran limbah cair dan emisi;
- Turut Tergugat I dan II (instansi pemerintah terkait) untuk melakukan pengawasan transparan terhadap proses perbaikan dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi pencemaran yang sebenarnya.
Direktur WALHI Sulawesi Tenggara, Andi Rahman, menyatakan bahwa putusan ini adalah kemenangan rakyat atas ketidakadilan ekologis yang selama ini mereka hadapi. Ia menekankan bahwa putusan ini harus dijadikan preseden penting untuk mendorong perubahan sistemik dalam penegakan hukum lingkungan.
Sementara itu, Direktur LBH Kendari, Sadam Husain, menyatakan bahwa putusan ini adalah langkah awal yang masih harus dikawal bersama. LBH Kendari akan terus membersamai perjuangan masyarakat dalam membela hak-hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Humas PT OSS, Bahar, belum memberikan tanggapan saat dihubungi via pesan WhatsApp.(red)
