PENAFAKTUAL.COM, BOMBANA – Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) kembali menyoroti kinerja Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal itu akibat putusan perkara BBM bersubsidi yang melibatkan Direktur PT Panca Logam Makmur (PLM) dan juga kepala Kantor PT PLM.
“Lagi-lagi hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo kembali memperlihatkan tumpulnya penegakan hukum didepan orang yang mempunyai dompet tebal dan rekening gendut,” kata koordinator FMPB Haslin Hatta Yahya, Selasa, 29 Januari 2024.
Dalam perkara itu kata dia, hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo kembali menvonis bebas Direktur PT PLM dari perkara penggunaan BBM bersubsidi. Parahnya lagia kepala kantor PT PLM yang selama ini memerintahkan untuk menggunakan BBM bersubsidi hingga ribuan liter hanya di vonis 6 bulan penjara.
Atas hal itu lanjut dia, Ketua Forum Masyarakat Peduli Bombana selaku pihak yang selama ini mengawal kasus tersebut mengaku heran atas putusan tersebut.
Bahkan sebelumnya Hakim yang memutuskan kasus ini juga telah menvonis bebas direktur PT PLM dalam perkara penipuan yang dilakukan kepada investor sebanyak Rp1 milyar.
“Saya pun kaget mendengar putusan vonis para Hakim yang mulia Pengadilan Pasarwajo terhadap para petinggi PT PLM. Dugaan kami, begitu rusaknya penegakan hukum di negeri kita ataukah oknum hakimnya yang sedang tidak sehat masuk angin) dalam memutus perkara. Ini hanya dugaan saya saja sebagai masyarakat yang bodoh,” sentilnya.
Hal ini menurut dia, tentu semakin merusak citra PN Pasarwajo di mata masyarakat.
“Ataukah betul kata kata yg mengatakan Hukum itu hanya tajam ke bawah tapi tumpul keatas,” bebernya.
Atas putusan itu kata dia, pihaknya telah melayangkan surat ke PN Pasarwajo sebagai bentuk ketidakterimaan atas putusan Hakim PN Pasarwajo terhadap petinggi PT PLM yang diduga telah merampok hak masyarakat kecil melalui BBM subsidi. Surat tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap Hakim PN Pasarwajo.
“Dan sebagai aduan kepada Dewan Pengawasan Mahkamah Agung RI, agar sekiranya memproses hakim-hakim yang menjadikan hukum sebagai alat transaksi untuk kepentingan pribadi. Agar sekiranya tidak ada lagi hakim yang berani bermain mata dan menjadi efek jera untuk hakim-hakim nakal,” tutupnya.(dek)
