BOMBANA – Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Sulawesi Tenggara menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas pertambangan batu atau galian C di Desa Timbala, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana.
Sorotan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan tata kelola pertambangan yang sesuai peraturan perundang-undangan.
Kabid Advokasi dan Pergerakan AMAN Sultra, Ikram, mengaku menerima berbagai informasi dari masyarakat terkait aktivitas pertambangan batu yang diduga beroperasi tanpa mengantongi perizinan lengkap. Selain itu, muncul pula dugaan adanya keterlibatan atau perlindungan dari oknum tertentu terhadap aktivitas tersebut.
Ikram meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan kebenaran informasi yang beredar di tengah masyarakat.
“Kami meminta Kapolda Sulawesi Tenggara untuk melakukan investigasi yang transparan dan profesional terhadap dugaan aktivitas pertambangan batu di Desa Timbala. Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum maupun keterlibatan oknum tertentu, maka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Kamis, 18 Juni 2026.
Minta Penanganan Terbuka
Menurut Ikram, isu dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas pertambangan ilegal merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
AMAN Sultra menegaskan bahwa setiap dugaan harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah sesuai prosedur hukum.
Selain menyoroti dugaan keterlibatan oknum, Ikram juga mendesak pemerintah daerah dan instansi teknis terkait untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bombana guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan perizinan.
“Kami tidak ingin ada praktik-praktik yang berpotensi merugikan masyarakat maupun lingkungan. Oleh karena itu, kami mendorong seluruh pihak yang berwenang untuk bertindak tegas dan transparan dalam menangani persoalan ini,” lanjutnya.
AMAN Sulawesi Tenggara menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut. Organisasi itu meminta agar hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara terbuka kepada publik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.(red)
