Menu

Mode Gelap
Eks Presiden BEM UHO Minta Pj Gubernur Selesaikan Polemik Pengalihan Rute Kapal di Perairan Cempedak Jalur Kapal Cepat Kendari-Raha Dikembalikan ke Rute Awal Polisi Tangkap 10 Ton Solar Ilegal Milik Kepala Desa Tak Buka Pendaftaran, PPP Fokus Dorong ASR di Pilgub Sultra Benteng Kotano Wuna Sabet Rekor MURI Sebagai Benteng Terluas di Dunia

Hukrim · 6 Jan 2023 00:53 WITA ·

Sidang Lanjutan Kasus Pemalsuan Dokumen PT Mandala Jayakarta Kembali Digelar


 Suasana sidang kasun pemalsuan dokumen PT Mandala Jayakarta di PN Kendari. Foto: Istimewa Perbesar

Suasana sidang kasun pemalsuan dokumen PT Mandala Jayakarta di PN Kendari. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM,KENDARI – Pengadilan Negeri (PN) Kendari kembali menggelar sidang gugatan yang dilayangkan Direktur Utama PT Mandala Jayakarta, Yeniayas Latorumo, terkait perbuatan melawan hukum pemalsuan dokumen perusahaan yang diduga dilakukan Abdul Rahim H Jangi, Kamis, 5 Januari 2023 sore.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ahmad Yani itu dengan agenda mediasi dan akan kembali digelar pada pekan depan, yang rencananya akan dipimpin oleh hakim mediator Haruangsa,SH,.MH.

Diketahui, selain Abdul Rahim H Jangi, ada beberapa nama lain yang menjadi tergugat dalam perkara tersebut. Mereka adalah, Leo Robert Halim, Sarmin, Thobrani Alwi dan Ahmad Djalil.

Pimpinan sidang, Ahmad Yani mengatakan sidang diversi atau mediasi memang merupakan prosedur awal untuk menuntaskan gugatan. Dimana, pihak yang berperkara akan dipertemukan oleh pengadilan untuk melakukan perundingan. Apabila mediasi diterima, maka kasus akan selesai tanpa adanya proses persidangan. Namun apabila penggugat tidak menerima, maka kasus akan dilanjutkan ke persidangan.

Namun kuasa Hukum, Yeniayas Latorumo, Yendra SH, mengatakan, klienya tidak mau melakukan perundingan, sebab apa yang telah dilakukan Abdul Rahim H Jangi sangat jelas perbuatan melawan hukum.

Bahkan, Abdul Rahim dan Leo Robert telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sultra, yang saat ini berkasnya telah dilimpahkan ke Kejati Sultra.

“Kemungkinan Diversinya (mediasi) akan berlangsung Senin hingga Rabu pekan depan. Tapi kami pasti akan tolak, jadi sidang harus dilanjutkan ke pembuktian, Abdul Rahim H Jangi sangat jelas telah melakukan pemalsuan dokumen. Pertama dalam melaksanakan RUPS, Direktur Utama Yeniayas Latorumo sama sekali tidak dilibatkan,” ungkapnya.

Parahnya lagi, lanjut Yendra, Abdul Rahim membuat skenario seolah Yeniayas Latorumo hadir dalam RUPS dengan membuat tanda tangan palsu.

“Apanya yang mau dimediasikan. Sangat jelas tanda tangan klien kami dipalsukan. Termasuk, pihak notaris juga harus dipanggil, kok berani melakukan perbuatan melawan hukum,” bebernya.

Selain melayang gugatan pemalsuan dokumen di PN Kendari, Direktur Utama, Mandala Jayakarta, Yeniayas Latorumo, juga telah melaporkan kasus ini ke Polda Sultra. Penyidik pun telah melimpahkan berkas dugaan pemalsuan dokumen dengan tersangka Abdul Rahim H. Jangi dan Leo Robert Halim kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sultra, Dody membenarkan bahwa berkas perkara itu telah diterima. Saat ini sementara dalam proses penelitian JPU

“Setelah dilakukan pemeriksaan selama 14 hari, berkas tersebut dinyatakan belum lengkap sehingga JPU mengembalikan kepada penyidik Polda. Kemudian setelah melengkapi berkas P18 dan P19, penyidik Polda menyerahkan kembali di JPU Kejati Sultra. Sekarang kami periksa dulu,” ungkapnya saat ditemui di ruangannya,

Dody menambahkan, ketika berkas sudah terpenuhi secara materil dan formil, maka perkara dinyatakan lengkap atau P21. Kemudian dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka.

“Kewajiban penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada JPU,” tegasnya.

Namun, ketika penyidik hanya menyerahkan barang bukti atau hanya menyerahkan tersangka maka JPU akan menerbitkan P21A.

“Jaksa akan tagih lagi barang bukti atau tersangkanya. Ketika tidak dipenuhi maka akan dikembalikan kepada penyidik Polda,” tandasnya.

Sementara itu, Rustam pengacara direktur PT Mandala Jayakarta, Yeniayas Laturumo menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang didapat terkait perkara tersebut belum ada penetapan P21, karena masih ada hal-hal yang harus diperbaiki.

Ia berharap penegak hukum profesional dalam menangani perkara tersebut sampai P21 hingga proses persidangan.

“Kami juga terus melakukan monitoring dalam kasus ini. Khususnya terkait penyerahan barang bukti dan tersangka,” tutupnya.

Penulis: Tim Redaksi

Artikel ini telah dibaca 53 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Polemik Tumpahan Ore Nikel di Perairan Labengki Diadukan ke Polda Sultra

14 Juni 2024 - 22:06 WITA

Forgema Minta Polda Sultra Periksa UKPBJ Bombana

14 Juni 2024 - 21:46 WITA

Polresta Kendari Musnahkan Dua Ton Miras Tradisional

14 Juni 2024 - 14:43 WITA

PT Tiran Didemo, Gegara Dugaan Smelter Fiktif

12 Juni 2024 - 23:14 WITA

Diduga Beli Ore Ilegal, PT Indonusa Diadukan ke KLHK dan Dirjen Pajak

12 Juni 2024 - 23:00 WITA

Pertahankan Tanahnya, Tujuh Warga Landipo Ajukan PK di PTUN

9 Juni 2024 - 16:22 WITA

Trending di Hukrim