MUNA – Pengadaan ayam petelur di Desa Moasi, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, kembali menuai polemik. Warga menduga realisasi pengadaan tidak sesuai dengan dokumen APBDes tahun 2025 dan meminta Inspektorat Kabupaten Muna turun tangan.
Salah satu warga Desa Moasi, Suwadhi Sadam Sirayt, mengatakan persoalan baru muncul akibat tidak adanya transparansi dari Pemerintah Desa Moasi. Meski ayam petelur sudah direalisasikan, jumlahnya dinilai tidak sesuai rencana awal.
“Ayamnya memang sudah ada, tapi yang jadi masalah sekarang soal jumlahnya. Yang ada itu 500 ekor, sementara yang kita dengar di awal bukan begitu jumlahnya,” kata Suwadhi kepada awak media, Rabu, 17 Juni 2026.
Jumlah Ayam Tak Sesuai Dokumen
Menurut Suwadhi, dalam dokumen APBDes tahun 2025 jumlah pengadaan ayam petelur sebanyak 950 ekor, bukan 500 ekor. Perbedaan jumlah itu menimbulkan pertanyaan warga.
“Waktu di mediasi di kantor camat katanya tinggal 600 ekor lagi. Yang sampai 500, kita tanyakan katanya memang hanya 500 ekor alasannya karena ada perubahan APBDes. Tapi kita minta diperlihatkan APBDes-nya tidak dikasih lihat. Kita disuruh tanya sama BPD, kita tanya BPD. BPD tidak tahu juga katanya dia tidak terlibat di APBDes perubahan,” ungkapnya.
Ia menilai polemik diperparah karena dokumen APBDes tidak bisa diakses masyarakat. “Pemerintah Desa seolah sengaja menutupi dan melarang warga mengetahui pengelolaan Dana Desa,” ujarnya.
“Kami ini tidak ada persoalan kalau memang 500 ekor, tapi kasih lihat juga APBDes-nya, jangan hanya katanya. Karena dari awal berubah-ubah,” tegas Suwadhi.
Selain jumlah ayam, warga juga mempersoalkan pengadaan dedak padi. Dalam APBDes, anggaran dedak tercatat 3 ton, tetapi yang direalisasikan hanya 750 kilogram.
“Kalau dedak yang di APBDes itu 3 ton tapi yang diadakan 750 kilo. Makanya kita minta Inspektorat turun melakukan audit menyeluruh Dana Desa tahun 2025,” pintanya.
Suwadhi berharap Pemerintah Kabupaten Muna menyikapi serius polemik pengelolaan Dana Desa tahun 2025 yang baru direalisasikan pada 2026. Ia menegaskan warga akan tetap menyegel kantor desa hingga ada kejelasan APBDes.
“Kantor Desa tetap kita segel sampai ada kejelasannya APBDes,” tutupnya.
Sebelumnya, Pemerintah Desa Moasi telah merealisasikan pengadaan ayam petelur pada 8 Juli 2026.
Sementara itu, Kepala Desa Moasi, La Ono, enggan berkomentar banyak terkait polemik tersebut. Saat dikonfirmasi, ia hanya mengatakan, “Nanti dibuktikan di lapangan.”(red)
