PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung pernyataan Ketua DPRD Sultra H Abdul Rahman Saleh untuk segera mencopot jabatan Kepala BNNP Sultra.
“Pertama kami sangat mendukung pernyataan Ketua DPRD Sultra Pak Abdul Rahman Saleh, agar kepala BNNP Sultra segera dicopot, dari jabatanya,” kata Ketua DPD KNPI Sultra La Ode Hidayat kepada media, Rabu, 7 Desember 2022.
Polemik kinerja Kepala BNNP Sultra lanjut dia, sejak dulu telah disoal oleh beberapa pihak, mulai dari minimnya hasil kinerja, tidak adanya kordinasi degan Forkopimda, hingga yang terbaru ketidak mampuan menjaga harmonisasi terhadap para bawahannya sendiri.
“Polemik soal kinerja kepala BNNP Sultra ini sejak dulu sudah disoal, baik terkait sinergitas dengan pegawai, lemahnya koordinasi dengan Forkompinda Sultra, minimnya kinerja serta pola kerja yang terkesan sangat tertutp dengan pihak media maupun publik,” jelasnya.
Belum lagi kata dia, soal hasil temuan pengungkapan kasus Narkotika yang sangat buruk, jika dibanding dengan temuan Institusi lain, hal ini juga tentu menjadi catatan terburuk BNNP Sultra di masa kepemimpinan Kepala BNNP saat ini, jika dibanding dengan Kepala BNNP sebelum-sebelumnya.
“Soal temuan kasus pengungkapan Narkotika saja, sampai rilis terakhir tahun itu, hanya 9 kasus dengan jumlah BB yg sangat minim. Jauh berbeda dengan hasil kinerja institusi kepolisian,” ungkapnya.
Kondisi seperti ini menurut dia, menunjukan lemahnya kenerja BNNP Sultra di bawah komando Brigjen Pol Isnaeni Ujiarto itu, terlebih lagi persoalan ini terjadi di tengah Sultra menjadi salah satu daerah darurat peredaran narkotika.
“Lemahnya kinerja BNNP Sultra sangat menghawatirkan masyarakat Sultra, apalagi hal tersebut terjadi ditengah tingginya angka kasus narkotika di sultra,” bebernya.
Kondisi seperti ini tentu sangat menghawatirkan dan sangat merugikan masyarakat yang berharap terhadap kinerja BNN dalam melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan punggunaan narkotika.
“Yang lebih parah lagi, aduan-aduan dari banyaknya pegawai BNNP Sultra terkait ketidakprofesionalan Kepala BNNP Sultra. Hal itu akan semakin membuat suram tugas BNNP Sultra dalam memberantas kasus narkotika di Sultra. Tentu ini sangat merugikan masyarakat Sultra,” tegasnya.
Untuk itu tambah dia, persoalan ini harus benar-benar diatensi oleh pimpinan BNN Republik Indonesia, agar tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat Bumi Anoa.
“Kami berharap, Kepala BNN RI segera mencopot Kepala BNNP Sultra, agar bisa dilakukan penyegaran kembali, kerja-kerja BNNP Sultra dengan kepemimpinan yang baru,” tutupnya.
Editor: Husain
