JAKARTA – Koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara-Jakarta secara resmi melaporkan dugaan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Tambang Bumi Sulawesi (TBS), PT Timah Investasi Mineral (TIM), dan PT Tekonindo di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM RI, Senin, 2 Februari 2026.
Laporan tersebut disertai dokumen pendukung, foto dan video lapangan, peta lokasi tambang, hingga catatan sanksi administratif lingkungan yang sebelumnya pernah dijatuhkan terhadap salah satu perusahaan yakni PT Tambang Bumi Sulawesi (TBS).
Koordinator Pusat Koalisi Mahasiswa Sultra-Jakarta, Eghy Seftian, menegaskan bahwa Pulau Kabaena merupakan pulau kecil dengan daya dukung lingkungan yang terbatas, sehingga aktivitas pertambangan skala besar sangat berisiko menimbulkan kerusakan permanen.
“Fakta lapangan menunjukkan terjadinya sedimentasi berat, perubahan kualitas air sungai dan pesisir, serta dampak langsung terhadap nelayan dan masyarakat pesisir. Ini bukan lagi dugaan ringan, tetapi indikasi kerusakan ekologis yang serius,” ujar Eghy.
Koalisi menilai bahwa pemberian maupun perpanjangan RKAB kepada perusahaan-perusahaan yang telah menimbulkan dampak lingkungan bertentangan dengan asas kehati-hatian dan prinsip perlindungan lingkungan hidup.
“RKAB tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas administratif. Ketika lingkungan sudah rusak dan masyarakat terdampak, negara wajib menghentikan, bukan justru melanjutkan,” tegas Eghy.
Koalisi Mahasiswa Sultra-Jakarta juga mendesak pencabutan IUP PT TBS, PT TIM, dan PT Tekonindo apabila terbukti melanggar kewajiban lingkungan dan gagal melakukan pemulihan.
“Kami meminta Ditjen Minerba melakukan audit lingkungan secara independen dan terbuka, melibatkan KLHK, akademisi, dan masyarakat terdampak. Hasilnya harus diumumkan ke publik,” kata Eghy.
Koalisi menegaskan, laporan ini bukan sekadar pengaduan administratif, melainkan peringatan serius kepada negara agar tidak terus membiarkan kerusakan lingkungan berlangsung.
“Jika negara tetap memberikan izin dan RKAB di tengah bukti kerusakan, maka negara sedang memilih berpihak pada kepentingan korporasi, bukan rakyat,” pungkas Eghy.
Koalisi Mahasiswa Sultra–Jakarta menyatakan akan mengawal proses ini secara terbuka, termasuk melalui jalur advokasi publik dan akademik, hingga ada keputusan tegas dari Kementerian ESDM.(red)
