Menu ✖

Mode Gelap
BREAKING NEWS: Kajari Konawe Diamankan Kejati Sultra, Diduga Selewengkan Wewenang Tiga Napi Korupsi di Sultra Dapat Asimilasi dari Pihak Ketiga, Salah Satunya Keponakan Gubernur Dari Kebun ke Gerbang Masa Depan: Menghadapi Cemohan dan Mencapai Impian Ridwan Bae: PT SCM dan Perkebunan Sawit Penyebab Banjir di Jalur Trans Sulawesi Korban Tenggelam di Pantai Nambo Ditemukan Meninggal Dunia

Hukrim · 28 Sep 2023 12:10 WITA ·

Perusda Kolaka Diduga Nambang Tanpa RKAB, APH Diminta Segera Periksa Direkturnya


 Aktivitas Pertambangan PD Aneka Usaha Kolaka. Foto: Istimewa  Perbesar

Aktivitas Pertambangan PD Aneka Usaha Kolaka. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Temggara (Sultra) kembali mengendus dugaan pelanggaran hukum dalam sektor pertambangan.

Kali ini, yang menjadi sorotan Ampuh Sultra adalah kegiatan pertambangan dan pengangkutan ore nikel di wilayah IUP PD Aneka Usaha Kolaka.

Pasalnya, perusahaan tersebut diduga belum mengantongi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Bahkan, PD Aneka Usaha Kolaka masih terdaftar sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tanpa Izin.

Hal itu diungkapkan oleh direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo. Ia mengungkapkan bahwa saat ini PD Aneka Usaha Kolaka tengah melakukan kegiatan baik penambangan maupun pengangkutan ore nikel.

Padahal menurut dia, PD Aneka Usaha Kolaka belum mendapatkan persetujuan RKAB dari Kemneterian ESDM RI.

“Intinya sangat aneh, ketika PD Aneka Usaha Kolaka bisa melakukan penambangan saat ini. Karena setau kami mereka (PD Aneka Usaha Kolaka) belum mendapatkan persetujuan RKAB”, ungkap Hendro, pada Kamis 28 September 2023.

Bahkan, lanjut dia, PD Aneka Usaha Kolaka tercatat sebagai perusahaan yang melanggar UU Cipta Kerja tentang perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan tanpa izin.

“Selain belum ada RKAB, PD Aneka Usaha Kolaka ini masih harus melunasi tunggakan pembayaran denda administrasi terkait penambangan di kawasan hutan tanpa izin”. Terangnya

Oleh karena itu, Hendro Nilopo mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memanggil dan memeriksa direktur PD Aneka Usaha Kolaka.

“Ini tidak boleh luput dari APH, Dirut PD. Aneka Usaha Kolaka harus di panggil dan diperiksa terkait kegiatan yang sedang berlangsung di WIUP PD Aneka Usaha Kolaka”, tuturnya

Lebih lanjut, mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta itu menjelaskan, berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan tanpa izin dilarang melakukan kegiatan apapun sebelum menyelesaikan pembayaran denda administrasi penggunaan kawasan hutan tanpa izin.

“Karena PD Aneka Usaha Kolaka terdaftar sebagai perusahaan yang masuk daftar pengguna kawasan hutan tanpa izin, sehingga harus menyelesaikan pembayaran denda administrasi dulu sesuai dengan ketentuan Pasal 110 B UU Cipta Kerja”, tutupnya.(**)

Artikel ini telah dibaca 220 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Polisi Bongkar Dugaan Peredaran Sabu di Asera Konut, Wanita 32 Tahun Diciduk dengan 11 Sachet Sabu

14 November 2026 - 10:22 WITA

PT Erianti Mandiri Sejahtera Beri Klarifikasi Terkait Isu Solar di Kolono Timur

13 November 2026 - 16:56 WITA

Nekat! Pencuri Mesin Alkon di Muna Barat Serang Polisi Pakai Parang Saat Digerebek Subuh

12 November 2026 - 13:12 WITA

Dugaan Penjualan Ore Nikel Tanpa RKAB, GMRI Sultra Desak Polda Periksa Pemilik IUP PT SLG dan PT AMI 

11 November 2026 - 11:24 WITA

Balai Tahura Nipa-Nipa Bakal Ekspose Kasus Pembalakan Liar Libatkan Ketua BPD Telaga Biru Konawe

10 November 2026 - 12:26 WITA

Diduga Ada Penimbunan Solar Subsidi, Nelayan Muna Barat Desak Polda Sultra Turun Tangan

9 November 2026 - 19:45 WITA

Trending di Hukrim