Menu

Mode Gelap
Parah! Masyarakat Ungkap Dugaan Pungli ASDP Lagasa hingga Jutaan Rupiah Parah! Aktivitas Tambang PT Timah Diduga Cemari Laut di Kabaena Menebak Arah Kasus Supriyani Tepis Isu Amplop Kepala Desa, Ketua APDESI Sultra Bentuk Satgas Anti Money Politik Oknum TNI AL di Kendari Diduga Hamili Kekasihnya, Korban Minta Keadilan!

Hukrim · 28 Sep 2023 12:10 WITA ·

Perusda Kolaka Diduga Nambang Tanpa RKAB, APH Diminta Segera Periksa Direkturnya


 Aktivitas Pertambangan PD Aneka Usaha Kolaka. Foto: Istimewa  Perbesar

Aktivitas Pertambangan PD Aneka Usaha Kolaka. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Temggara (Sultra) kembali mengendus dugaan pelanggaran hukum dalam sektor pertambangan.

Kali ini, yang menjadi sorotan Ampuh Sultra adalah kegiatan pertambangan dan pengangkutan ore nikel di wilayah IUP PD Aneka Usaha Kolaka.

Pasalnya, perusahaan tersebut diduga belum mengantongi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Bahkan, PD Aneka Usaha Kolaka masih terdaftar sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tanpa Izin.

Hal itu diungkapkan oleh direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo. Ia mengungkapkan bahwa saat ini PD Aneka Usaha Kolaka tengah melakukan kegiatan baik penambangan maupun pengangkutan ore nikel.

Padahal menurut dia, PD Aneka Usaha Kolaka belum mendapatkan persetujuan RKAB dari Kemneterian ESDM RI.

“Intinya sangat aneh, ketika PD Aneka Usaha Kolaka bisa melakukan penambangan saat ini. Karena setau kami mereka (PD Aneka Usaha Kolaka) belum mendapatkan persetujuan RKAB”, ungkap Hendro, pada Kamis 28 September 2023.

Bahkan, lanjut dia, PD Aneka Usaha Kolaka tercatat sebagai perusahaan yang melanggar UU Cipta Kerja tentang perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan tanpa izin.

“Selain belum ada RKAB, PD Aneka Usaha Kolaka ini masih harus melunasi tunggakan pembayaran denda administrasi terkait penambangan di kawasan hutan tanpa izin”. Terangnya

Oleh karena itu, Hendro Nilopo mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memanggil dan memeriksa direktur PD Aneka Usaha Kolaka.

“Ini tidak boleh luput dari APH, Dirut PD. Aneka Usaha Kolaka harus di panggil dan diperiksa terkait kegiatan yang sedang berlangsung di WIUP PD Aneka Usaha Kolaka”, tuturnya

Lebih lanjut, mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta itu menjelaskan, berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan tanpa izin dilarang melakukan kegiatan apapun sebelum menyelesaikan pembayaran denda administrasi penggunaan kawasan hutan tanpa izin.

“Karena PD Aneka Usaha Kolaka terdaftar sebagai perusahaan yang masuk daftar pengguna kawasan hutan tanpa izin, sehingga harus menyelesaikan pembayaran denda administrasi dulu sesuai dengan ketentuan Pasal 110 B UU Cipta Kerja”, tutupnya.(**)

Artikel ini telah dibaca 78 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

6 Bulan Kasus Hilangnya Seorang Nenek, Keluarga Korban Keluhkan Kinerja Polsek Pure

18 Februari 2025 - 11:17 WITA

Dugaan Kejahatan PT TMBP di Kolaka, IUP Batuan Diduga Jual Nikel

17 Februari 2025 - 16:39 WITA

Kasus PD Aneka Usaha Kolaka Dilimpahkan ke Kejati Sultra

14 Februari 2025 - 16:54 WITA

Demo di Kemenaker, KPIP Desak Binwasnaker dan K3 Beri Sanksi Tegas PT Hillcon

12 Februari 2025 - 21:35 WITA

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Pemprov Sultra Naik Tahap Penyidikan

12 Februari 2025 - 14:24 WITA

Ampuh Sultra Warning Dirjen Minerba: Jangan Main Mata Soal IUP Siluman PT Hikari Jeindo

10 Februari 2025 - 22:07 WITA

Trending di Hukrim