Menu

Mode Gelap
Rudapaksa Anak Dibawa Umur, Bendahara PT TMS Ditangkap Polisi Bocah di Muna Ditemukan Tak Bernyawa di Pinggir Laut Waspada Penipuan Whatsapp, Ini Modus Terbaru 2024 Sidang Tipikor PT Antam, Hakim Minta JPU Hadirkan Eks Gubernur Sultra Sosok Jenderal yang Sederhana dan Rendah Hati itu Telah Berpulang

Hukrim · 28 Sep 2023 12:10 WITA ·

Perusda Kolaka Diduga Nambang Tanpa RKAB, APH Diminta Segera Periksa Direkturnya


 Aktivitas Pertambangan PD Aneka Usaha Kolaka. Foto: Istimewa  Perbesar

Aktivitas Pertambangan PD Aneka Usaha Kolaka. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Temggara (Sultra) kembali mengendus dugaan pelanggaran hukum dalam sektor pertambangan.

Kali ini, yang menjadi sorotan Ampuh Sultra adalah kegiatan pertambangan dan pengangkutan ore nikel di wilayah IUP PD Aneka Usaha Kolaka.

Pasalnya, perusahaan tersebut diduga belum mengantongi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Bahkan, PD Aneka Usaha Kolaka masih terdaftar sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tanpa Izin.

Hal itu diungkapkan oleh direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo. Ia mengungkapkan bahwa saat ini PD Aneka Usaha Kolaka tengah melakukan kegiatan baik penambangan maupun pengangkutan ore nikel.

Padahal menurut dia, PD Aneka Usaha Kolaka belum mendapatkan persetujuan RKAB dari Kemneterian ESDM RI.

“Intinya sangat aneh, ketika PD Aneka Usaha Kolaka bisa melakukan penambangan saat ini. Karena setau kami mereka (PD Aneka Usaha Kolaka) belum mendapatkan persetujuan RKAB”, ungkap Hendro, pada Kamis 28 September 2023.

Bahkan, lanjut dia, PD Aneka Usaha Kolaka tercatat sebagai perusahaan yang melanggar UU Cipta Kerja tentang perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan tanpa izin.

“Selain belum ada RKAB, PD Aneka Usaha Kolaka ini masih harus melunasi tunggakan pembayaran denda administrasi terkait penambangan di kawasan hutan tanpa izin”. Terangnya

Oleh karena itu, Hendro Nilopo mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memanggil dan memeriksa direktur PD Aneka Usaha Kolaka.

“Ini tidak boleh luput dari APH, Dirut PD. Aneka Usaha Kolaka harus di panggil dan diperiksa terkait kegiatan yang sedang berlangsung di WIUP PD Aneka Usaha Kolaka”, tuturnya

Lebih lanjut, mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta itu menjelaskan, berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan tanpa izin dilarang melakukan kegiatan apapun sebelum menyelesaikan pembayaran denda administrasi penggunaan kawasan hutan tanpa izin.

“Karena PD Aneka Usaha Kolaka terdaftar sebagai perusahaan yang masuk daftar pengguna kawasan hutan tanpa izin, sehingga harus menyelesaikan pembayaran denda administrasi dulu sesuai dengan ketentuan Pasal 110 B UU Cipta Kerja”, tutupnya.(**)

Artikel ini telah dibaca 63 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Diduga Manipulasi Laporan Pajak, Bos PT RMI Ditetapkan Tersangka

23 April 2024 - 17:37 WITA

Terungkap Skenario Pembunuhan Mertua di Kendari oleh Menantunya Sendiri

17 April 2024 - 11:45 WITA

Pria Mabuk di Muna Diduga Aniaya Nenek 72 Tahun

16 April 2024 - 14:28 WITA

Polisi Lidik Dana Stunting pada DPPKB Muna TA 2023

4 April 2024 - 22:45 WITA

Soal Oknum Anggotanya Ketapel Tahanan Kasus Pencabulan Anak, Begini Penjelasan Kapolsek Baruga

2 April 2024 - 11:41 WITA

AP2 Sultra Beberkan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oknum Pejabat dan Dua Caleg Terpilih di Bombana

31 Maret 2024 - 21:48 WITA

Trending di Hukrim