KENDARI – Kuasa Hukum Eks Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam, Andri Darmawan, mengungkapkan bahwa lahan seluas 487 meter persegi di samping kediaman Nur Alam sedang dalam proses pengalihan hak kepemilikan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra sebelumnya meminta lahan tersebut dikosongkan.
Andri menjelaskan, lahan yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari ini telah masuk Daftar Usulan Penghapusan aset sejak 2014. Berdasarkan PP No. 31/2005, rumah dinas golongan III dapat dialihkan kepada penghuninya.
“Prosesnya tinggal satu langkah lagi,” kata Andri di Kantor LBH HAMI Sultra, Sabtu, 20 Desember 2025.
Ia mempertanyakan kebijakan Pemprov Sultra yang hanya menyasar lahan ini, padahal banyak aset serupa yang belum ditertibkan.
“Kenapa hanya aset ini yang disasar? Kalau mau penertiban, seharusnya serentak,” tegasnya.
Andri menambahkan, prosedur pengalihan dapat dilakukan dengan praktek jual beli aset yang sah menurut hukum.
“Nanti pemerintah yang menentukan harganya berapa yang harus dibayar daripada penghuni,” jelasnya.
Sejak 2014, proses ini sudah dilakukan sesuai ketentuan. Andri menyoroti banyaknya aset Pemprov Sultra yang statusnya sama, namun tidak disasar.
“Kalau kita mau bicara penertiban, seharusnya dilakukan serentak, jangan menyasar satu-satu,” imbuhnya.(lin)
