PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Kikila Adi Kusuma tetap bersikukuh menolak atau membantah tuduhan atau sangkaan melakukan pengrusakan bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulawesi Tenggara (Sultra) di lahan Eks Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di jalan Budi Utomo, Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wuawua, Kota Kendari.
“Pak Kikila Adi Kusuma tetap menolak terhadap tuduhan atau sangkaan melakukan pengrusakan bangunan yang dimiliki Pemrov”, kata Zion N Tambunan, S.H.,M.H selaku kuasa hukum Kikila Adi Kusuma usai memberikan keterangan tambahan terhadap Laporan polisi oleh Pemprov Sultra tahun 2013 lalu terkait dugaan pengrusakan bangunan yang dimiliki Pemprov.
Menurut Zion N Tambunan, berdasarkan pengakuan kliennya bangunan tersebut bukan milik Pemrov tetapi barang yang sudah selesai digunakan oleh pengguna hak pakai berasaskan sertifikat hak pakai nomor 18 tahun 1981.
Oleh karena itu, ahli waris atau pemilik tanah mengambil kembali tanah yang sudah dipinjamkan kepada SPG untuk dikelola kembali sebagaimana mestinya sebagai pemilik yang sebenarnya.
“Artinya pemilik tanah ini adalah Almarhum Ambo Dalle yang dimana sudah diwariskan kepada anak-anaknya terutama kepada klien kami untuk dipergunakan”, terang Zion.
Lebih lanjut Zion mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan kepala SPG pertama Abdul Muin yang sudah dijelaskan dalam BAP bahwasanya tanah tersebut hanya dipinjam untuk dipergunakan membangun Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Ketika nanti bangunan SPG sudah selesai digunakan maka tanah tersebut bisa lagi dipakai atau difungsikan lagi oleh pemilik tanah.
Olehnya itu, ia berharap kepada Pemprov Sultra agar bersikap adil untuk menilai dan juga mengambil keputusan terhadap masyarakatnya agar bisa memenuhi rasa keadilan.
“Karena di satu sisi kita ini bercermin masalah hak kepemilikan siapa sebenarnya yang memiliki tanah. Sedangkan Pemprov Sultra tidak memiliki sertifikat hak milik tetapi hanya memiliki sertifikat hak pakai”, ungkapnya.
Zion juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undangan-undang agraria ada batasan sertifikat hak pakai. Sementara sertifikasi hak pakai nomor 18 tahun 1981 adalah dipergunakan sepanjang penyelenggaraan pendidikan SPG.
“Sedangkan fakta fisik yang kita lihat di lapangan SPG yang diamanahkan dalam sertifikat hak pakai itu sudah tidak ada, berarti secara hukum sertifikat hak pakai itu sudah tidak berlaku lagi di atas tanah objek sengketa”, tukasnya.
Penulis: Husain
