KENDARI – Lingkar Kajian Kehutanan (Link) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkap dugaan aktivitas perkebunan sawit ilegal yang dilakukan PT Damai Jaya Lestari (DJL) di atas ribuan hektare kawasan hutan tanpa izin dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan milik keluarga mendiang Darianus Lungguk (DL) Sitorus tersebut diduga telah beroperasi secara melawan hukum selama lebih dari satu dekade.
Dokumen yang diperoleh Link Sultra menunjukkan bahwa sejak 2007, Kementerian Kehutanan telah menolak permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 20.000 hektare di Kabupaten Konawe Utara (ketika itu masih wilayah Kabupaten Konawe). Meski ditolak, aktivitas perkebunan sawit PT DJL tetap berlangsung di kawasan yang secara legal berstatus hutan.
Ketua Link Sultra, Adriansyah Husen, menjelaskan bahwa dua tahun setelah penolakan itu, pemerintah pusat kembali mengambil langkah tegas. Kementerian Kehutanan menerbitkan surat pemberhentian aktivitas perkebunan sawit PT DJL di wilayah kawasan hutan. Namun, surat itu pun tak menghentikan kegiatan perusahaan.
“Melalui surat tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sultra mengingatkan kepada PT DJL agar segera menghentikan aktivitas perkebunan, yang berada dalam kawasan hutan, sebelum memperoleh izin dari Menteri Kehutanan sesuai keterangan peraturan perundang-undangan,” ujar Adriansyah, Sabtu, 22 November 2025.
Selain itu, Adriansyah juga mengungkapkan surat peringatan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sultra pada 19 September 2014 nomor 211/742/2014 juga mengungkap luas lahan yang telah dikelola perusahaan tanpa izin. Berdasarkan dokumen itu, PT DJL menggarap kurang lebih 5.819,67 hektare kawasan hutan untuk perkebunan sawit.
“Dengan demikian, maka PT DJL telah menimbulkan kerugian negara yang nilainya tak sedikit. Bayangkan saja, selama belasan tahun menggarap kawasan hutan, dan selama itu pula mereka menikmati hasilnya,” ungkapnya.
Ia menyebut praktik tersebut sebagai bentuk pembangkangan yang berlangsung lama dan menimbulkan kerugian signifikan bagi negara. Karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum, terutama satuan tugas (Satgas) PKH untuk segera menindak.
“Kalau pun saat ini sudah mengantongi dokumen perizinan, APH harus tetap mengejar kerugian negara yang ditimbulkan selama beraktivitas tanpa disertai dokumen perizinan selama ini,” tegasnya.
Lebih jauh, aktivis jebolan HMI Sultra ini juga menilai adanya potensi ketidakseriusan dalam penegakan hukum.
“Saya juga meminta Presiden RI, Pak Prabowo Subianto mengevaluasi tim Satgas PKH, karena ada indikasi mereka bermain mata dengan pengusaha nakal. Sebab, penegakan hukum terkesan tebang pilih,” pungkasnya.(red)
