Menu

Mode Gelap
Menebak Arah Kasus Supriyani Tepis Isu Amplop Kepala Desa, Ketua APDESI Sultra Bentuk Satgas Anti Money Politik Oknum TNI AL di Kendari Diduga Hamili Kekasihnya, Korban Minta Keadilan! Diduga Lakukan Pengrusakan dan Penyerobotan, Warga Desa Tapuhaka Dipolisikan Truck Pengangkut Ore Nikel Milik PT Karyatama Konawe Utara Terbalik

Hukrim · 6 Mei 2024 23:46 WITA ·

Geruduk Mahkamah Agung, FPMB Minta Hakim PN Pasarwajo Diperiksa


 Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) menggelar aksi demonstrasi kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta untuk  memeriksa sejumlah oknum hakim di Pengadilan Negri (PN) Pasarwajo Kabupaten Buton. Foto: Istimewa Perbesar

Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) menggelar aksi demonstrasi kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta untuk memeriksa sejumlah oknum hakim di Pengadilan Negri (PN) Pasarwajo Kabupaten Buton. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, JAKARTA – Ratusan masa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) bertandang di kantor Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Senin, 6 Mei 2024.

Kedatangan masa gabungan dari FMPB itu meminta Mahkamah Agung untuk  memeriksa sejumlah oknum hakim di Pengadilan Negri (PN) Pasarwajo Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Koordinator masa FMPB, Jordi Prianto, mengatakan aksi tersebut menyikapi adanya indikasi dugaan kongkalikong hakim PN Pasarwajo dalam putusan kasus dugaan ilegal mining dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah PT Panca Logam Makmur (PLM) Kabupaten Bombana.

“Aksi damai kami hari ini di, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyikapi adanya oknum Pengadilan Negri Pasarwajo yang kami duga bermain mata terhadap putusan pelaku ilegal mining dan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah PT Panca Logam Makmur,” katanya.

Dalam kasus dugaan ilegal mining dan penyalahgunaan BBM bersubsidi PT PLM itu lanjut Jordi, menyeret nama direktur utama Heryanto dan juga Kepala Kantor PT PLM atas nama Haslinda.

Namun di perjalanan setelah sampai di proses persidangan hingga pada putusan, majelis hakim PN Pasarwajo justru melalukan putusan yang sangat tidak masuk akal.

Padahal kata dia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bombana menuntut kedua terdakwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang kuat. Namun anehnya, hakim hanya memberikan vonis 6 bulan kurungan penjara dengan status tahan kota untuk kepala kantor PT PLM. Sedangkan direktur utama PT PLM di vonis bebas oleh majelis hakim PN Pasarwajo.

“Maka atas dasar itu, kami menduga ada indikasi hakim bermain mata sehingga tidak memberikan putusan yang adil kepada pelaku ilegal mining dan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ungkapnya.

Selain itu, di kasus tipu gelap yang juga diduga dilakukan oleh direktur dan komisaris PT PLM terhadap investor. Hakim lagi-lagi memberikan putusan diluar nalar.

“Kemudian kasus tipu gelap yang dilakukan oleh Irianto selaku direktur Panca Logam Makmur di vonis bebas oleh hakim. Kemudian komisarisnya atas nama Handoko menang di Praperadilan,” bebernya.

Untuk itu, pihaknya meminta  Mahkamah Agung agar memeriksa sejumlah oknum hakim PN Pasarwajo yang diduga telah bermain mata dengan memberikan putusan terhadap para petinggi PT PLM tersebut.

“Maka dari itu, kami meminta dan mendesak Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum hakim PN Pasarwajo yang kami duga memberikan keringanan terhadap para terdakwa kasus ilegal mining dan BBM bersubsidi ini,” bebernya.

Selain itu, ia juga juga mendesak dewan pengawas Mahkamah Agung agar ikut mengawasi proses persidangan lanjutan sejumlah pimpinan perusahaan emas di wilayah Kabupaten Bombana tersebut.

“Kemudian kami juga meminta kepada pengawas Mahkamah Agung untuk memerintahkan hakim PN Pasarwajo agar segera menahan para pelaku ilegal mining dan penyalahgunaan BBM subsidi PT Panca Logam Makmur dan juga meminta pengawas hakim Mahkamah Agung agar mengawasi proses persidangan kasus PT Panca Logam Makmur,” tutupnya.(hus)

Artikel ini telah dibaca 109 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Kasus Dugaan Korupsi Pengadadaan Kapal Pesiar Eks Gubernur Sultra Masuk Tahap Gelar Perkara

10 Desember 2024 - 21:21 WITA

APH Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Gerbang Kendari-Toronipa

10 Desember 2024 - 21:13 WITA

P3D Konut Desak PT Antam Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

10 Desember 2024 - 20:39 WITA

Parah! PT BSJ di Konut Diduga Garap Hutan Lindung di Luar PPKH

10 Desember 2024 - 20:32 WITA

Pemda dan APH Diminta Segera Tindak Tegas Dugaan Pelanggaran PT Pernick Sultra

2 Desember 2024 - 16:50 WITA

Sebar Narasi Kebencian dan Provokasi, Kuasa Hukum ASR Laporkan Tiga Akun Medsos

29 November 2024 - 20:13 WITA

Trending di Hukrim