Menu

Mode Gelap
Eks Presiden BEM UHO Minta Pj Gubernur Selesaikan Polemik Pengalihan Rute Kapal di Perairan Cempedak Jalur Kapal Cepat Kendari-Raha Dikembalikan ke Rute Awal Polisi Tangkap 10 Ton Solar Ilegal Milik Kepala Desa Tak Buka Pendaftaran, PPP Fokus Dorong ASR di Pilgub Sultra Benteng Kotano Wuna Sabet Rekor MURI Sebagai Benteng Terluas di Dunia

Hukrim · 24 Mei 2023 19:30 WITA ·

Diduga Tak Kantongi Izin, Ketua JLP Sultra Soroti Aktivitas Jetty 2 PT TMS


 Ketua Jaringan Lingkar Pertambangan Sulawesi Tenggara (JLP Sultra), Wawan Soneangkano Perbesar

Ketua Jaringan Lingkar Pertambangan Sulawesi Tenggara (JLP Sultra), Wawan Soneangkano

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Ketua Jaringan Lingkar Pertambangan Sulawesi Tenggara (JLP Sultra), Wawan Soneangkano menyoroti Jetty 2 PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) yang beroperasi di samping perairan Talabasi Pulau Kabaena.

Pasalnya, Jetty 2 PT TMS tersebut diduga kuat belum memiliki kelengkapan surat izin Tersus dari Kementerian perhubungan RI.

Selain diduga belum mengantongi izin, Ketua JLP Sultra mengucapkan bahwa Jetty 2 PT TMS diduga telah banyak merugikan masyarakat daerah setempat.

Bagaimana tidak, berdirinya Jetty 2 PT TMS telah mencemari perairan di Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Padahal, selama ini perairan tersebut menjadi tempat aktivitas tangkap nelayan masyarakat setempat.

Selain itu, Wawan Soneangkano mengungkapkan bahwa aktivitas Jety 2 PT TMS sampai sekarang diduga kuat belum memiliki Izin Terminal Khusus (Tersus).

“Sehingga menurut saya kegiatan yang terus berlangsung di Jetty 2 PT TMS itu terkesan sangat dipaksakan”, kata Wawan Soneangkano kepada media ini, Rabu, 24 Mei 2023.

Olehnya itu, secara kelembagaan ia meminta agar Dinas Perhubungan Sultra dapat melakukan peninjauan dan segera menghentikan kegiatan Jetty 2 PT TMS.

Tak hanya itu, pria yang akrab dengan sapaan Bung WS itu menegaskan bahwa masalah ini akan dilaporkan di Kementerian Perhubungan RI agat bisa diatensi secepatnya.

“Kami juga akan laporkan ke Kementerian ESDM agar bisa di evaluasi keberadaan IUP nya, sebelum terjadi malapetaka yang lebih besar terhadap pendapatan ekonomi masyarakat Kabupaten Bombana khususnya di Kecamatan Kabaena Timur. Sebab kami juga menduga bahwa PT TMS ini kurang lebih 1 tahun belakangan ini juga kuat kami duga melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa ada IPPKH”, beber Wawan.

Sementara itu, Media Relasi PT TMS Yessy saat dikonfirmasi membantah tudingan JLP Sultra. Menurut Yessy, tudingan tersebut tidak benar.

“Itu tidak benar, dan sebelumnya kami juga sudah jelaskan,” katanya saat dihubungi via telepon.(**)

Artikel ini telah dibaca 56 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Polemik Tumpahan Ore Nikel di Perairan Labengki Diadukan ke Polda Sultra

14 Juni 2024 - 22:06 WITA

Forgema Minta Polda Sultra Periksa UKPBJ Bombana

14 Juni 2024 - 21:46 WITA

Polresta Kendari Musnahkan Dua Ton Miras Tradisional

14 Juni 2024 - 14:43 WITA

PT Tiran Didemo, Gegara Dugaan Smelter Fiktif

12 Juni 2024 - 23:14 WITA

Diduga Beli Ore Ilegal, PT Indonusa Diadukan ke KLHK dan Dirjen Pajak

12 Juni 2024 - 23:00 WITA

Pertahankan Tanahnya, Tujuh Warga Landipo Ajukan PK di PTUN

9 Juni 2024 - 16:22 WITA

Trending di Hukrim