Menu

Mode Gelap
Proses Lelang Diduga Inprosedural, ULP Muna Dilaporkan ke Polda Sultra Ditreskrimsus Polda Sultra Rutin Patroli Siber Jelang Pilkada 2024 Ruas Jalan Haji Latama di Punggolaka Rusak Parah, Warga: Sering Terjadi Kecelakaan DPMD Muna Pastikan Cakades Terpilih Wawesa dan Oensuli Tetap Dilantik DPP Demokrat Resmi Dukung Lukman – La Ode Ida di Pilgub Sultra

Hukrim · 12 Jun 2024 23:00 WITA ·

Diduga Beli Ore Ilegal, PT Indonusa Diadukan ke KLHK dan Dirjen Pajak


 P3D Konawe Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) serta Kantor Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak RI atas dugaan sejumlah pelanggaran pertambangan PT Indonusa Arta Mulya. Foto: Istimewa Perbesar

P3D Konawe Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) serta Kantor Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak RI atas dugaan sejumlah pelanggaran pertambangan PT Indonusa Arta Mulya. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, JAKARTA – Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D) Konawe Utara (Konut) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) serta Kantor Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak RI atas dugaan sejumlah pelanggaran pertambangan PT Indonusa Arta Mulya (IAM).

Ketua Umum P3D Konut, Jefri didampingi Wakil Ketua, Iyang Meohai Ahoda Lakidende menjelaskan, aksi unjuk rasa yang mereka lakukan merupakan bentuk protes atas dugaan mulusnya penertiban izin lintas koridor PT Indonusa Arta Mulya yang juga merupakan konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam Blok Marombo.

Jefri menyebut, berdasarkan informasi yang peroleh bahwa PT Indonusa Arta Mulya diduga sudah beberapa kali melakukan kejahatan pertambangan dengan cara membeli ore nikel dari hasil penambangan ilegal di Eks Pit 90 untuk dijual menggunakan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) milik PT Indonusa melalui Jetty PT Bososi.

“Kami mendapatkan informasi setiap perusahan atau perseorangan yang mempunyai ore nikel di Pit 90 dan memenuhi spesifikasi akan dibeli dan dijual menggunakan dokumen PT Indonusa,” ungka Jefri, Rabu, 12 Juni 2024.

Menurut Jefri, dugaan kejahatan itu tidak aneh, sebab dengan dasar izin lintas koridor dalam Eks Pit 90 (IUp PT Antam), PT Indonusa dengan leluasa melakukan haulling bahkan dugaan melakukan pengangkutan ore nikel ilegal hasil penambangan besar-besaran di bekas Pit 90.

Olehnya itu, dengan mulusnya penerbitan izinan lintas koridor PT Indonusa diduga ada campur tangan dari grup yang katanya “Para Trader Besar” di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara (Sultra) salah satunya pemilik Toko ANJ inisial SNY, inisial STLY dan bos perusahan PT CMS inisial HGK.

Bukan hanya itu, Jeje sapaan akrabnya juga menyinggung dugaan bukaan Kawasan Hutan Lindung PT Indonusa Arta Mulya sesuai Surat Keterangan (SK) Menteri seluas 125.91 hektare yang sampai hari ini tidak ada transparansi terkait denda dan sanksi administrasi dari KLHK RI.

“Untuk materi pelanggaran lainnya nanti jika sudah ada hasil audit dari Dirjen Pajak dan KLHK RI baru kami akan sampaikan. Intinya kami laporkan beberapa dugaan pelanggaran pajak dan dokumen PT Indonisa,” tukasnya.

Humas KLHK RI, Andika yang menyambut kedatangan massa aksi mengungkapkan, pihaknya merespon baik aduan dari Lembaga P3D Konut.

“Terima kasih sudah datang membawa aspirasi dan insyaallah laporan ini kami akan teruskan. Dan pasti akan direspon secepatnya yaitu dalam kurun waktu 30 hari massa kerja bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” ucap Humas KLHK RI.

Sementara itu salah satu Penanggung Jawab PT Indonusa, Alvin saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp mengatakan pihaknya telah melakukan pembayaran denda administratif PNBP PPKH.

“Sudah dibayar semua itu, sesuai luasan IPPKH,” katanya.

Pihaknya untuk saat ini tak mau berkomentar banyak terkait tudingan diluar, dan menuturkan dalam waktu dekat ini akan mengklarifikasi terkait tudingan yang selama ini mengarah ke perusahaan.

“Ada rencana Minggu depan, supaya bisa diklarifikasi semua berita diluar,” pungkasnya.(hsn)

Artikel ini telah dibaca 45 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

PT Bosowa Mining Diduga Fasilitasi Dokumen Terbang Penambang Ilegal

26 Juli 2024 - 00:07 WITA

PT Bintang Mining Indonesia Diduga Menambang Illegal di Konut

25 Juli 2024 - 23:37 WITA

Ampuh Sultra Beberkan Dugaan Sindikat Illegal Mining di Kolaka Utara

25 Juli 2024 - 19:12 WITA

Diduga Illegal Mining, Mabes Polri Didesak Periksa 4 Perusahaan di Kolaka

25 Juli 2024 - 07:49 WITA

Dua Petinggi PT LAM Jadi Tersangka TPPU Korupsi Pertambangan

24 Juli 2024 - 19:21 WITA

CCC dan Polda Sultra Tinjau Lokasi Dugaan Kejahatan Lingkungan 6 Developer di Kendari

24 Juli 2024 - 18:42 WITA

Trending di Hukrim