JAKARTA – Eksekutif Nasional Indonesian Environmental Observer Association (IEOA) menyoroti aktivitas PT Tri Mitra Babarina Putra (TMBP) yang diduga menambang nikel secara ilegal pada 2021–2023. Padahal, Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi perusahaan belum tercatat di sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).
PT TMBP sebelumnya bernama PT Babarina Putra Sulung. Perusahaan ini termasuk puluhan pemegang IUP yang dicabut Kementerian Investasi/BKPM melalui Surat Menteri Investasi/BKPM Nomor 66/A.9/B.3/2022 tertanggal 11 Maret 2022. Pencabutan itu menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2022 untuk menata ulang perizinan minerba, diperkuat Surat Menteri ESDM Nomor T9/MB.03/MEM.B/2022 di tanggal yang sama.
Direktur Eksekutif IEOA, Irsan Aprianto Ridham, menjelaskan Pulau Laburoko, Konawe Utara, pernah menjadi lokasi tambang PT Duta Indonusa (DI) pada 2010. Operasi DI berhenti karena berada di wilayah pesisir dan pulau kecil. Hingga kini, Pulau Laburoko belum memiliki IUP, IPR, maupun IUPK.
Setelah DI berhenti, PT Babarina Putra Sulung kini PT TMBP melakukan reklamasi dan revegetasi bekas tambang. Namun, aktivitas itu diduga menjadi modus untuk melancarkan penambangan ilegal di Pulau Laburoko.
Dugaan itu menguat dari hasil investigasi, analisis citra satelit, serta temuan lapangan Lembaga Asosiasi Pegiat Hukum dan Investasi Indonesia (APH-II) pada Senin, 19 Juni 2023. APH-II menemukan aktivitas pengapalan nikel menggunakan tongkang Intan Kelana 24 dan Intan Megah 23 di Pulau Laburoko.
Penelusuran dokumen menunjukkan PT TMBP memiliki IUP eksplorasi dari DPMPTSP Sulawesi Tenggara Nomor 30052300043260003. Izin berlaku 9 Agustus 2023–9 Agustus 2026. Namun, izin belum tercantum di MODI karena perusahaan masih mengurus IUP Operasi Produksi.
Meski berstatus eksplorasi, citra satelit Agustus 2023 dan pemeriksaan fisik 19 Oktober 2023 menemukan bukaan tambang aktif di wilayah IUP PT TMBP. Aktivitas itu diduga kuat mengambil material nikel. Hasil uji laboratorium PT Sucofindo mencatat kadar nikel 2,28% pada salah satu titik sampel. Dua sampel lain berkadar 1,24% hingga 1,89 persen.
“Fakta ini menunjukkan pelanggaran sistematis. Jika izin hanya untuk eksplorasi, tidak boleh ada pengambilan dan pengangkutan material. Apalagi izinnya belum terdaftar di MODI Minerba,” tegas Irsan, Rabu, 20 Mei 2026.
Irsan menyebut kegiatan itu diduga berlangsung di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 43,60 hektare dan areal penggunaan lain (APL) 13,05 hektare. Selain izin belum lengkap, ada potensi pelanggaran tata ruang dan lingkungan yang merugikan negara.
Di sekitar IUP PT TMBP juga ditemukan aktivitas tambang tambahan seluas 36,58 hektare yang legalitasnya perlu ditelusuri.
IEOA mendesak Kementerian ESDM, Ditjen Minerba, KLHK, dan Kejaksaan Agung segera memeriksa keabsahan IUP, mengevaluasi izin lingkungan, menyegel lokasi, serta mengaudit menyeluruh aktivitas PT TMBP.
“Kami minta Menteri ESDM dan Kepala BKPM segera memberi sanksi dan mencabut IUP PT TMBP atas dugaan kejahatan terstruktur: merusak lingkungan dan kehutanan serta menipu negara dengan menambang nikel ilegal bermodal izin tambang batuan,” kata Irsan.
“Jangan sampai eksploitasi tanpa izin terus berulang. Ini soal kedaulatan sumber daya, penegakan hukum, dan aturan yang harus dihormati sebagai dasar legalitas tambang nasional,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT TMBP dan instansi terkait belum memberikan klarifikasi resmi.(lin)
