KENDARI – PT Dwimitra Multiguna Sejahtera (DMS), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), belum memiliki izin lintas konservasi Taman Wisata Alam Laut (TWAL). Izin ini merupakan kewajiban bagi perusahaan yang beroperasi di area atau melewati jalur kawasan konservasi TWAL.
Direktur Sultra Mining Watch, Ikzan, mengatakan bahwa izin lintas konservasi TWAL diperlukan untuk memastikan kegiatan kapal tongkang tidak merusak lingkungan dan ekosistem di kawasan tersebut. Namun, PT DMS tampaknya mengabaikan aturan ini dan ingin menghindari biaya yang cukup besar untuk keperluan perizinan.
“Perlindungan kawasan konservasi TWAL diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) nomor P.7/IV-SET/2011 dan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati,” kata Ikzan.
Ikzan menegaskan bahwa BKSDA Sultra harus tegas dan berani memberikan sanksi kepada PT DMS yang secara terang-terangan mengabaikan aturan tersebut. BKSDA Sultra juga perlu mengeluarkan rekomendasi ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberhentikan serta mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT DMS.
“PT DMS belum memiliki izin, sementara mereka sudah lama beroperasi. Ini jelas suatu pelanggaran yang harus diberi sanksi tegas,” imbuhnya.
Izin lintas kawasan konservasi ini bukan sekadar formalitas belaka. Perusahaan yang memiliki izin ini wajib melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal, melaksanakan kegiatan pembersihan pantai, melakukan transplantasi terumbu karang, dan melakukan pengawasan bersama dengan BKSDA.
Untuk diketahui, dalam beberapa poin Izin lintas kawasan konservasi ini sejatinya bukan sekadar formalitas belaka. Ia memuat sejumlah kewajiban penting yang harus dipenuhi perusahaan, antara lain:
1. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal di lingkar tambang.
2. Melaksanakan kegiatan pembersihan pantai di area konservasi.
3. Melakukan transplantasi terumbu karang di area konservasi
4. Melakukan pengawasan bersama dengan BKSDA.(red)
