Menu

Mode Gelap
Rudapaksa Anak Dibawa Umur, Bendahara PT TMS Ditangkap Polisi Bocah di Muna Ditemukan Tak Bernyawa di Pinggir Laut Waspada Penipuan Whatsapp, Ini Modus Terbaru 2024 Sidang Tipikor PT Antam, Hakim Minta JPU Hadirkan Eks Gubernur Sultra Sosok Jenderal yang Sederhana dan Rendah Hati itu Telah Berpulang

Hukrim · 28 Jun 2023 10:30 WITA ·

Soal Kasus Pelecehan Seksual, PT BMR Tak Pernah Koordinasi dengan Forkopimcam


 Camat Kabaena Utara, Faldianti, S.KM. Foto: Irfan Perbesar

Camat Kabaena Utara, Faldianti, S.KM. Foto: Irfan

PENAFAKTUAL.COM, BOMBANA – Camat Kabaena Utara, Faldianti, SKM menyebut pihak PT Bukit Makmur Resources (BMR) tak pernah datang berkoordinasi dengan Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kecamatan Kabaena Utara untuk membahas solusi agar kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum karyawan PT BMR itu tidak melebar dan menimbulkan keresahan di tengah Masyarakat Kabaena Utara Kabupaten Bombana.

Hal itu disampaikan Faldianti saat menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) membahas kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum karyawan PT BMR inisial DS terhadap S (22) karyawan lokal Kabaena.

Faldianti menyampaikan bahwa tujuan dari Forkopimcam ini sebenarnya untuk mencari solusi dampak resiko dari isu-isu ini agar tidak terlalu meluas dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kalaupun meluas bagaimana kita stop ini, serahkan kepada pihak yang berwajib dan kemudian bagaimana sanksi sosial yang akan dilakukan di suku desa masing-masing supaya ada efek jerahnya, yang tadinya lagi viral kita mengkater ini, hentikanlah disini karena sudah ada proses hukum yang berjalan dan siapapun sudah tidak bisa menginterogasi pihak korban kecuali pihak yang berwajib atau yang berwenang”, tegas Faldianti saat ditemui di kantornya, Selasa, 27 Juni 2023.

Ia mengungkapkan bahwa banyak dari pihak internal PT BMR yang datang melakukan penyelidikan terhadap korban padahal mereka tidak punya hak soal itu.

“Ini kan mereka pihak perusahaan BMR tidak punya hak, akhirnya baru diselidiki secara terbuka, seharusnya kan ini jangan, serahkanlah kepada pihak yang berwajib, biarkanlah pihak yang berwajib bekerja dan jalur hukum berjalan, yang bisa menentukan benar atau tidak hukum ini yang bekerja dari pihak kepolisian”, tegasnya.

Lebih lanjut Faldianti bahwa selaku pemerintah kecamatan dirinya berupaya meminimalisir resiko resiko dan dampak sosial akibat isu-isu yang beredar di masyarakat.

Olehnya itu, ia meminta kepada pihak BMR bertanggung jawab terhadap terhadap isu-isu yang berkembang seperti saat ini karena sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat.

“Sampai detik ini juga, saya sampai lakukan rapat ini belum ada 1 pun orang daru BMR yang berkoordinasi dengan Forkopimcam baik dari kepala desa maupun camat, nanti pada saat ini, itu pun kami mengundang untuk rapat, tapi untuk berkoordinasi menanyakan atau bagaimana kira-kira solusinya ini tidak ada sama sekali, ini murni inisiatif kami dari forkopimcam, melakukan pertemuan ini secara cepat sehingga bisa mencunter resiko sosial yang terjadi di masyarakat”, beber Camat Kabaena Utara dengan kesal.

“Kalau mereka pihak BMR merasa bersalah atau merasa bahwa ini adalah aib maka mereka harus meminta maaf dan mengambil langkah-langkah tapi ini tidak ada sama sekali”, tambahnya.

Faldianti berharap kepada pihak BMR, jika mendengar permasalahan ini ada langkah yang harus tempuh bukan langsung menginterogasi korban secara terbuka dan ini beredar dimana-mana.

“Cobalah berkoordinasi dengan kami melalui Forkopimcam, langkah apa yang harus di tempuh agar supaya dampak sosial tidak terlalu meluas”, tutupnya.(**)

Artikel ini telah dibaca 240 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

PT Sembilan Bara Energi Diduga Menambang Tanpa IUP di Konsel

18 Mei 2024 - 16:43 WITA

Merasa Tertekan, Saksi Tipikor Bandara Busel Cabut Keterangan dalam BAP

17 Mei 2024 - 21:45 WITA

Inisial B Diduga Pelaku Illegal Mining di Eks IUP PT EKU Dua

17 Mei 2024 - 14:32 WITA

Diduga Tak Punya Izin, Jalan Hauling PT Indonusa Disorot

16 Mei 2024 - 22:12 WITA

Eks Pj Bupati Bombana Turut Serta dalam Kasus Korupsi Jembatan di Butur?

16 Mei 2024 - 21:06 WITA

Sengketa Tanah dengan Masyarakat, Permohonan PK PT VDNI Ditolak MA

15 Mei 2024 - 18:45 WITA

Trending di Hukrim