Menu

Mode Gelap
Eks Presiden BEM UHO Minta Pj Gubernur Selesaikan Polemik Pengalihan Rute Kapal di Perairan Cempedak Jalur Kapal Cepat Kendari-Raha Dikembalikan ke Rute Awal Polisi Tangkap 10 Ton Solar Ilegal Milik Kepala Desa Tak Buka Pendaftaran, PPP Fokus Dorong ASR di Pilgub Sultra Benteng Kotano Wuna Sabet Rekor MURI Sebagai Benteng Terluas di Dunia

Hukrim · 16 Okt 2023 20:17 WITA ·

PT ITM Diduga Menambang Ilegal di Blok Morombo Konawe Utara


 Aktivitas pertambangan PT ITM di blok Morombo Konawe Utara. Foto: Istimewa Perbesar

Aktivitas pertambangan PT ITM di blok Morombo Konawe Utara. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KONUT – Kejahatan di bidang pertambangan diduga terus terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) khususnya Kabupaten Konawe Utara (Konut). Kali ini, aktivitas ilegal mining diduga kembali dilakukan PT ITM di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

PT. ITM Diduga melakukan aktivitasnya dilahan celah antara IUP PT BKU dan PT KNN. PT ITM juga sebelumnya telah diadukan ke Aparat Penegak Hukum (APH), namun PT ITM diduga kerap kucing-kucingan dengan APH.

Ketua Bidang Advokasi dan Ham Forum Pemerhati Rakyat Sulawesi Tenggara, Wawan mengatakan dugaan kegiatan ilegal mining terus dilakukan oleh PT ITM di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

“Kami duga PT ITM dalam melakukan aktivitasnya tidak memiliki dokumen sebagaimana mestinya, baik IUP maupun IPPKH,” katanya.

Pihaknya juga mengungkapkan bahwa hal tersebut melanggar sejumlah regulasi yang berlaku.

“Tindakan perusahaan tersebut diduga sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam passal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (IPPKH), dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah),”. bebernya.

Lanjutnya pihaknya juga menduga bahwa PT. ITM sebagai dalang yang memprovokasi warga melakukan aksi demontrasi di PT. BKU.

“Aktivitas PT. ITM sempat terhenti dikarenakan ingin menggunakan jalan hauling PT. BKU namun tidak diizinkan kemudian pihak PT. BKU, kemudian pihak PT. ITM diduga memprovokasi masyarakat untuk melakukan penghentian aktivitas hauling PT. BKU kisaran 17 Juli 2023, hingga PT. ITM dilaporkan karena diduga mengahalang-halangi aktivitas pertambangan PT. BKU kemudian sampai proses hukum di Polda Sultra dan sempat berhenti aktivitasnya di karenakan melakukan pertambangan tanpa izin,” sambungnya.

Pihaknya juga menuturkan oronisnya perusahan tersebut diduga mulai beroperasi kembali kisaran tanggal 9 Oktober sempat terhenti karena adanya patroli GAKKUM KLHK Wilayah Sulawesi.

“Dan kini PT. ITM diduga mulai kembali melakukan aktivitas hingga tanggal 15 Oktober, Mengunakan alat berat jenis VOLVO 210S Warna Hitam Kuning yang berada di lokasi milik warga Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kepulauan, dan diduga tanpa izin kepada pemilik lahan yang sedang menampung di stok file untuk segera di kapalkan,” tuturnya.

Dan untuk itu pihaknya meminta APH melakukan penindakan terhadap perusahaan tersebut.

Sementara itu Dua Penanggung Jawab PT. ITM, Gafur dan Antoni yang dimintai tanggapannya terkait tudingan tersebut via WhatsApp, SMS dan Panggilan Telepon belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.(**)

Artikel ini telah dibaca 102 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Polemik Tumpahan Ore Nikel di Perairan Labengki Diadukan ke Polda Sultra

14 Juni 2024 - 22:06 WITA

Forgema Minta Polda Sultra Periksa UKPBJ Bombana

14 Juni 2024 - 21:46 WITA

Polresta Kendari Musnahkan Dua Ton Miras Tradisional

14 Juni 2024 - 14:43 WITA

PT Tiran Didemo, Gegara Dugaan Smelter Fiktif

12 Juni 2024 - 23:14 WITA

Diduga Beli Ore Ilegal, PT Indonusa Diadukan ke KLHK dan Dirjen Pajak

12 Juni 2024 - 23:00 WITA

Pertahankan Tanahnya, Tujuh Warga Landipo Ajukan PK di PTUN

9 Juni 2024 - 16:22 WITA

Trending di Hukrim