Menu

Mode Gelap
Rudapaksa Anak Dibawa Umur, Bendahara PT TMS Ditangkap Polisi Bocah di Muna Ditemukan Tak Bernyawa di Pinggir Laut Waspada Penipuan Whatsapp, Ini Modus Terbaru 2024 Sidang Tipikor PT Antam, Hakim Minta JPU Hadirkan Eks Gubernur Sultra Sosok Jenderal yang Sederhana dan Rendah Hati itu Telah Berpulang

Daerah · 21 Mar 2023 15:51 WITA ·

Polemik Tambang di Wawonii, GMNI Sultra Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi


 Bung Lukman Syarifuddin Perbesar

Bung Lukman Syarifuddin

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Lahirnya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 57 P/HUM/2022 yang mengabulkan permohonan Judicial Review (JR) Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Konawe Kepulauan Nomor 2 tahun 2022 (Perda RTRW), belakangan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan publik Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bahkan, ada beberapa kalangan yang sudah merespon putusan ini dengan mengeluarkan pernyataan di media online, aksi demonstrasi dan lain sebagainya, yang mayoritas meminta agar Pemerintah segera mencabut IUP Operasi Produksi (OP) yang ada di Pulau Wawonii.

Menanggapi hal itu, Dewan Pimpinan Daerah GMNI Sulawesi Tenggara melalui Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Bung Lukman Syarifuddin menyampaikan bahwa putusan MA tersebut harus dihormati dan dihargai.

Akan tetapi kita juga harus jernih memaknai bahwa putusan tersebut tidak serta merta menghentikan aktivitas perusahaan pertambangan yang sedang berjalan di pulau wawonii.

“Karena penghentian kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii dapat dilakukan apabila IUP OP nya telah dicabut oleh instansi yang berwenang, kita semua tentu menunggu langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan pasca putusan tersebut”, kata Lukman Syarifuddin melalui keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Selasa, 21 Maret 2023.

Oleh karena itu, ia menghimbau kepada semua pihak untuk menahan diri agar tidak terprovokasi dengan video-video penolakan tambang di Pulau Wawonii yang beredar di media sosial, karena jangan sampai isu tersebut sengaja di framing oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi mereka yang pada akhirnya mengorbankan banyak pihak.

“Terutama kepada seluruh mahasiswa yang ada di Sulawesi Tenggara, kita sebagai insan akademis yang selalu mendahulukan kajian terhadap sebuah isu sebelum melakukan gerakan. tentu untuk mendapatkan informasi yang valid dan objektif, kita harus menggali dari kedua belah pihak. Agar keberpihakan kita betul-betul untuk kepentingan masyarakat”, imbuhnya.

Terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No.67/G/LH/2022/PTUN.KDI yang pada pokoknya membatalkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) No.949/DPMPTSP/XII/2019 tentang persetujuan perubahan IUP OP PT.GKP, Bung Lukman menyampaikan bahwa kita sebagai negara hukum harus menghargai proses hukum yang sedang berjalan.

“Kita percayakan kepada pengadilan untuk memutus. Sebab masih ada upaya hukum banding dan kasasi lagi”, tutupnya.

Editor: Husain

Artikel ini telah dibaca 246 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Fadhal Rahmat: Hujan Deras Bukan Menjadi Penghalang untuk Tetap Berbagi

9 April 2024 - 17:16 WITA

Kapolresta dan KSOP Kendari Pantau Arus Mudik di Pelabuhan Nusantara

6 April 2024 - 16:40 WITA

Ketua PPP dan Gerindra Sultra Buka Puasa Bersama, Sinyal untuk Koalisi Pilgub 2024?

6 April 2024 - 13:36 WITA

Rajiun Tumada Target Partai Demokrat pada Perhelatan Pilkada Muna 2024

6 April 2024 - 00:42 WITA

Keuangan Muna Dianggap Defisit, Banggar DPRD Usul Perampingan OPD Saat RDP dengan TAPD

5 April 2024 - 20:20 WITA

Ketua RT/RW di Kelurahan Benuanirae Keluhkan Insentif Belum Dibayar

5 April 2024 - 17:30 WITA

Trending di Daerah