Menu

Mode Gelap
Rudapaksa Anak Dibawa Umur, Bendahara PT TMS Ditangkap Polisi Bocah di Muna Ditemukan Tak Bernyawa di Pinggir Laut Waspada Penipuan Whatsapp, Ini Modus Terbaru 2024 Sidang Tipikor PT Antam, Hakim Minta JPU Hadirkan Eks Gubernur Sultra Sosok Jenderal yang Sederhana dan Rendah Hati itu Telah Berpulang

Hukrim · 8 Nov 2023 19:32 WITA ·

Perkara Tipikor PT Antam Konut, AS Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda Rp150 Juta


 Sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Amelia Sabara. Foto: Istimewa Perbesar

Sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Amelia Sabara. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Pengadilan Negeri (PN) Kendari melaksanakan sidang tuntutan terhadap terdakwa Amelia Sabara (AS) terkait perkara dugaan perintangan korupsi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Terlihat sidang tuntutan itu dibuka langsung Ketua Majelis Hakim PN Kendari, I Made Sukadana dan didampingi dua hakim lainnya. Kemudian, terdakwa AS duduk di kursi pesakitan sambil mendengarkan tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra).

JPU Kejati menyampaikan bahwa terdakwa melarang tersangka Andi Ardiansyah (AA) untuk memenuhi panggilan ketiga penyidik Kejati, akibatnya proses hukum dalam rangka mengungkap pelaku perkara korupsi pertambangan menjadi terhambat.

Kemudian terdakwa AS bersama pengacara, Krisna Mukti bertandang di Kejati Sultra dan bertemu penyidik. Selanjutnya terdakwa AS mengatakan bahwa dirinya dekat dengan Wakil Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung. Selanjutnya, terdakwa AS menuturkan bahwa dalam waktu dekat akan ada pergantian unsur pimpinan di Kejagung.

Atas dasar itu, penyidik Kejati Sultra, Sugiatno merasa terganggu sehingga saat itu tidak kosentrasi melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan uraian yang dimaksud, JPU Kejati yang menangani perkara tersebut memutuskan bahwa AS terbukti secara sah merintangi sehingga dituntut penjara 6 tahun penjara dan denda Rp150 juta atau subsider tiga bulan penjara.

Penasehat hukum terdakwa, Choerul Moeslim Jufri mengatakan bahwa JPU banyak mengabaikan fakta persidangan berkaitan dengan keterangan-keterangan saksi yang disampaikan dalan persidangan, namun tidak dicatat dalam tuntutan JPU. Diantaranya berkaitan dengan kesaksian Kristanto yang merupakan salah satu penyidik perkara tersebut yang menerangkan bahwa dalam kasus tersangka AA tidak ada intervensi dari pejabat manapun.

“Dan proses perkara pemeriksaan dari AA tetap berjalan dan tidak ada yang terhambat,” bebernya, Rabu, 8 November 2023.

Kemudian berkaitan dengan Obruction of Justice dikatakan selesai apabila proses penegakan hukum tidak berjalan. Misalnya pelanggaran hukum secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung berarti ada upaya untuk menghubungi penyidik dalam hal ini JPU Kejati agar menghentikan perkara tipikor yang sedang ditangani. Tapi faktanya semua berjalan tidak ada yang terhambat.

“Justru kliennya membawa AA untuk menyerahkan diri di Kejati. Jadi tidak ada upaya intervensi,” ungkapnya.

Kemudian perbuatan secara tidak langsung berhubungan dengan adanya upaya untuk menghubungi seorang pejabat. Selanjutnya pejabat tersebut melakukan intervensi terhadap penyidik, tetapi dalam fakta persidangan tidak ada satupun saksi dalam hal ini penyidik Kejati bahwa ada upaya dari pejabat untuk melakukan intervensi, tapi salah seorang saksi (Penyidik, red) hanya merasa terganggu dengan perkataan AS dalam hal ini kliennya mengenal pejabat Kejaksaan Agung.

“Masa seorang penyidik Kejati hanya karena AS mengenal pejabat Kejagung merasa diintervensi,” jelasnya.

Dengan demikian, Choerul Moeslim Jufri menegaskan atas tuntutan JPU Kejati akan disampaikan nanti dalam persidangan Pledoi atau pembelaan yang bakal digelar pada, Rabu, 15 November 2023 mendatang.

“Pada dasarnya AS tidak ada upaya merintangi, mencegah atau menggagagalkan proses hukum tindak pidana tipikor pertambangan yang sedang berlangsung,” tandasnya.(**)

Artikel ini telah dibaca 95 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

PT Sembilan Bara Energi Diduga Menambang Tanpa IUP di Konsel

18 Mei 2024 - 16:43 WITA

Merasa Tertekan, Saksi Tipikor Bandara Busel Cabut Keterangan dalam BAP

17 Mei 2024 - 21:45 WITA

Inisial B Diduga Pelaku Illegal Mining di Eks IUP PT EKU Dua

17 Mei 2024 - 14:32 WITA

Diduga Tak Punya Izin, Jalan Hauling PT Indonusa Disorot

16 Mei 2024 - 22:12 WITA

Eks Pj Bupati Bombana Turut Serta dalam Kasus Korupsi Jembatan di Butur?

16 Mei 2024 - 21:06 WITA

Sengketa Tanah dengan Masyarakat, Permohonan PK PT VDNI Ditolak MA

15 Mei 2024 - 18:45 WITA

Trending di Hukrim