Menu

Mode Gelap
Rudapaksa Anak Dibawa Umur, Bendahara PT TMS Ditangkap Polisi Bocah di Muna Ditemukan Tak Bernyawa di Pinggir Laut Waspada Penipuan Whatsapp, Ini Modus Terbaru 2024 Sidang Tipikor PT Antam, Hakim Minta JPU Hadirkan Eks Gubernur Sultra Sosok Jenderal yang Sederhana dan Rendah Hati itu Telah Berpulang

Hukrim · 7 Nov 2023 10:04 WITA ·

Kasus Fraud Bank Sultra Cabang Konkep Kembali Disorot, Staf Inisial CM Diduga Ikut Terlibat


 Wawan Soneangkano, Ketua Badan Pemantau Kebijakan Publik. Foto: Istimewa Perbesar

Wawan Soneangkano, Ketua Badan Pemantau Kebijakan Publik. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Kasus Fraud Bank Sultra Cabang Konawe Kepulauan (Konkep) kembali disorot. Pasalnya, salah satu oknum staf Bank Sultra inisial CM diduga terlibat dalam kasus tersebut namun belum diproses hukum. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), Wawan Soneangkano.

Wawan Soneangkano mengatakan bahwa ia telah mengantongi hasil audit Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank Sultra. Dari hasil audit tersebut CM diduga berperan sebagai salah satu orang yang turut serta dalam kasus fraud tersebut.

Dimana, CM pernah satu kali mentransfer ke penerima fiktif saat ia bekerja sebagai teller di Bank Sultra Cabang Konawe Kepulauan.

“Sehingga ia diduga turut serta dalam kasus fraud yang dilakukan mantan Kantor Cabang (Kancab) Konawe Kepulauan Pak Irwanto”, kata Wawan kepada media ini, Selasa, 7 November 2023.

“Karena dia (CM) ikut memuluskan kasus Fraud tersebut di salah satu penerima fiktif”, sambung Wawan.

Ia juga mengungkapkan bahwa akibat perbuatannya, CM diberikan SP3 oleh SKAI Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra.

“Kalau sudah SP3 seharusnya CM langsung dipecat, tapi kok sampai hari ini ia masih bekerja sebagai karyawan Bank Sultra. Kenapa pihak Direksi tidak bertindak tegas, atau jangan-jangan dia sengaja dilindungi”, sindir Wawan.

Wawan juga mengungkapkan bahwa berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipkor) pasal 55 CM berarti turut serta dalam kasus fraud Bank Sultra Cabang Konkep yang merugikan negara hingga Rp9,5 miliar ini.

Olehnya itu, Wawan Soneangkano mendesak Polda Sultra agar kasus Fraud Dana Kas Bank Sultra Cabang Konawe Kepulauan segera dituntaskan. Jangan sampai ini ada permainan di internal Bank Sultra, karena mestinya CM harus diberi sanksi tegas.

“Polda Sultra harus menuntaskan kasus ini. Semua yang turut serta harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Jadi sebaiknya Polda menaikkan status CM ini dari saksi menjadi tersangka”, tegas Wawan.

“Dan mestinya, menurut kami dia harus menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini”, tutupnya.

Sementara itu, CM saat dikonfirmasi awak media ini mengatakan bahwa kasus fraud Bank Sultra Cabang Konkep sudah selesai.

“Mohon maaf pak terkait kasus cabang Wawonii (Konkep) sudah selesai”, kata CM melalui pesan WhatsApnya.

Untuk diketahui, kasus fraud di Bank Sulawesi Tenggara cabang Konawe Kepulauan sudah merugikan negara hingga Rp9,5 miliar. Sejak kasus bergulir pada 2021, mantan Direktur Irwanto Jaya Putra, sudah divonis hakim Pengadilan Tipidkor Kendari selama 12 tahun penjara.

Tersangka kedua, yakni Ahmad Badrun, pegawai Bank Sultra berposisi sebagai teller di Cabang Konkep. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2022, serta sedang berposes sidang di PN Tipikor Kendari.

Badrun disangkakan turut serta bersama dengan terpidana Irwanto Jaya Putra melakukan tindak pidana korupsi.

Seiring waktu, muncul tersangka lainnya berdasarkan hasil pengembangan pihak Polda Sultra, yaitu Mirza Herizandy, Teguh Sulistiono, dan Supriyanto. Mereka disangkakan tindak pidana pencucian uang (TPPU).(**)

Artikel ini telah dibaca 256 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

PT Sembilan Bara Energi Diduga Menambang Tanpa IUP di Konsel

18 Mei 2024 - 16:43 WITA

Merasa Tertekan, Saksi Tipikor Bandara Busel Cabut Keterangan dalam BAP

17 Mei 2024 - 21:45 WITA

Inisial B Diduga Pelaku Illegal Mining di Eks IUP PT EKU Dua

17 Mei 2024 - 14:32 WITA

Diduga Tak Punya Izin, Jalan Hauling PT Indonusa Disorot

16 Mei 2024 - 22:12 WITA

Eks Pj Bupati Bombana Turut Serta dalam Kasus Korupsi Jembatan di Butur?

16 Mei 2024 - 21:06 WITA

Sengketa Tanah dengan Masyarakat, Permohonan PK PT VDNI Ditolak MA

15 Mei 2024 - 18:45 WITA

Trending di Hukrim