Menu

Mode Gelap
Dugaan KDRT Balon Bupati Kolaka Masih Bergulir di Polda Sultra Lurah Mokoau Bantah Pernyataan Kuasa Hukum PT Zamzam  Polemik Tanah PT Zamzam dan Masyarakat Masih Bergulir, DPRD Kendari Gelar RDP Gakkum KLHK Tangkap Direktur dan Komisaris PT AG, 17 Excavator Disita Ridwan Bae: Konsel Butuh Irham Kalenggo untuk Jadi Bupati

News · 25 Sep 2023 14:35 WITA ·

KAHMI Sultra Bakal Kawal Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton


 Koordinator Presidium KAHMI Sultra, Ruksamin bersama salah satu pengurus KAHMI nasional Yusril Ihza Mahendra di acara Milad KAHMI yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari. Foto: Istimewa Perbesar

Koordinator Presidium KAHMI Sultra, Ruksamin bersama salah satu pengurus KAHMI nasional Yusril Ihza Mahendra di acara Milad KAHMI yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengumpulkan gagasan untuk mengawal pembentukan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) melalui simposium nasional dalam rangka milad KAHMI ke-57 di salah satu hotel Kendari pada Senin, 25 September 2023.

Simposium tersebut digagas dengan tema ‘Mereka faktor penghalang terwujudnya Provinsi Kepton dan melirik motivasi sejarah keharusan daerah Istimewa Buton’.

Koordinator Presidium KAHMI Sultra, Ruksamin mengatakan bahwa tema tersebut diangkat bukan karena sudah memasuki tahun politik. Tetapi dengan pandangan bahwa pemekaran tersebut seakan-akan hanya dijadikan komoditas politik oleh orang-orang yang ada di pemerintahan.

“Terlepas bahwa pemekaran hari ini oleh pemerintah, paling tidak kita sebagai masyarakat Sultra bagian dari Buton, sudah harus memikirkan kesiapan-kesiapan kita baik secara politik, akademik, dan lainnya,” ucap Ruksamin.

Bupati Konawe Utara (Konut) dua periode itu menyatakan bahwa bagi KAHMI, kesultanan Buton adalah suatu sejarah luar biasa di Indonesia yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga KAHMI berpikir bukan Provinsi Kepton, tetapi menginginkan agar menjadi Provinsi Daerah Istimewa (DI) Kepton.

Melalui simposium nasional tersebut, KAHMI ingin mendengar masukan dari berbagai pihak termasuk dari pejabat Kesultanan Buton yang hadir.

“KAHMI serius akan mengawal ini. Bukan berarti apa yang kita hasilkan paling tidak dokumen-dokumen sampai akhirnya insya KAHMI akan melahirkan sebuah rancangan undang-undang tentang pemekaran Provinsi Daerah Istimewa Kepulauan Buton,” tegas Ruksamin.

Ia juga meminta dukungan dari Pemprov Sultra dengan harapan bukan untuk cepat memisahkan Kepulauan Buton dari wilayah Sultra, tetapi KAHMI sudah lelah melihat rencana tersebut hanya dijadikan wacana politik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio mewakili Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemprov akan terus mendukung kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah dilahirkan sebelumnya. Termasuk kesepakatan yang akan lahir pada simposium nasional tersebut.

“Ini akan menjadi dokumen tambahan pelengkap untuk mempercepat keberadaan atau penetapan Provinsi Kepton sebagai provinsi baru di Nusantara ini,” ungkapnya.

Editor: Husain

Artikel ini telah dibaca 47 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Calon Tenaga PPPK Polda Sultra Jalani Tes Psikologi

4 Desember 2023 - 11:02 WITA

Polemik Tanah PT Zamzam dan Masyarakat Masih Bergulir, DPRD Kendari Gelar RDP

28 November 2023 - 20:48 WITA

LBH SNNU Siap Dampingi Nelayan Korban Penembakan Oknum Aparat di Laonti

27 November 2023 - 11:25 WITA

Labengki Raih Peringkat 6 Terbaik Desa Wisata Nusantara 2023

25 November 2023 - 07:33 WITA

Usai Dilantik, Kasat Lantas Polresta Kendari Gerak Cepat Atasi Kemacetan

23 November 2023 - 16:10 WITA

Polemik Lahan, Masyarakat Kalokalo Tolak Tawaran Kemitraan BKSDA

15 November 2023 - 12:45 WITA

Trending di News
error: Dilarang copy paste. Hargai karya orang lain bos....