Menu

Mode Gelap
Tiga Napi Korupsi di Sultra Dapat Asimilasi dari Pihak Ketiga, Salah Satunya Keponakan Gubernur Dari Kebun ke Gerbang Masa Depan: Menghadapi Cemohan dan Mencapai Impian Ridwan Bae: PT SCM dan Perkebunan Sawit Penyebab Banjir di Jalur Trans Sulawesi Korban Tenggelam di Pantai Nambo Ditemukan Meninggal Dunia Pembentukan Kaswara: Langkah Awal Kolaborasi Alumni SMP Waara

News · 25 Sep 2023 14:35 WITA ·

KAHMI Sultra Bakal Kawal Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton


 Koordinator Presidium KAHMI Sultra, Ruksamin bersama salah satu pengurus KAHMI nasional Yusril Ihza Mahendra di acara Milad KAHMI yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari. Foto: Istimewa Perbesar

Koordinator Presidium KAHMI Sultra, Ruksamin bersama salah satu pengurus KAHMI nasional Yusril Ihza Mahendra di acara Milad KAHMI yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengumpulkan gagasan untuk mengawal pembentukan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) melalui simposium nasional dalam rangka milad KAHMI ke-57 di salah satu hotel Kendari pada Senin, 25 September 2023.

Simposium tersebut digagas dengan tema ‘Mereka faktor penghalang terwujudnya Provinsi Kepton dan melirik motivasi sejarah keharusan daerah Istimewa Buton’.

Koordinator Presidium KAHMI Sultra, Ruksamin mengatakan bahwa tema tersebut diangkat bukan karena sudah memasuki tahun politik. Tetapi dengan pandangan bahwa pemekaran tersebut seakan-akan hanya dijadikan komoditas politik oleh orang-orang yang ada di pemerintahan.

“Terlepas bahwa pemekaran hari ini oleh pemerintah, paling tidak kita sebagai masyarakat Sultra bagian dari Buton, sudah harus memikirkan kesiapan-kesiapan kita baik secara politik, akademik, dan lainnya,” ucap Ruksamin.

Bupati Konawe Utara (Konut) dua periode itu menyatakan bahwa bagi KAHMI, kesultanan Buton adalah suatu sejarah luar biasa di Indonesia yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga KAHMI berpikir bukan Provinsi Kepton, tetapi menginginkan agar menjadi Provinsi Daerah Istimewa (DI) Kepton.

Melalui simposium nasional tersebut, KAHMI ingin mendengar masukan dari berbagai pihak termasuk dari pejabat Kesultanan Buton yang hadir.

“KAHMI serius akan mengawal ini. Bukan berarti apa yang kita hasilkan paling tidak dokumen-dokumen sampai akhirnya insya KAHMI akan melahirkan sebuah rancangan undang-undang tentang pemekaran Provinsi Daerah Istimewa Kepulauan Buton,” tegas Ruksamin.

Ia juga meminta dukungan dari Pemprov Sultra dengan harapan bukan untuk cepat memisahkan Kepulauan Buton dari wilayah Sultra, tetapi KAHMI sudah lelah melihat rencana tersebut hanya dijadikan wacana politik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio mewakili Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemprov akan terus mendukung kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah dilahirkan sebelumnya. Termasuk kesepakatan yang akan lahir pada simposium nasional tersebut.

“Ini akan menjadi dokumen tambahan pelengkap untuk mempercepat keberadaan atau penetapan Provinsi Kepton sebagai provinsi baru di Nusantara ini,” ungkapnya.

Editor: Husain

Artikel ini telah dibaca 52 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Semangat Kebangkitan Nasional Menggema di Kanwil Kemenag Sultra

20 Mei 2025 - 15:45 WITA

MTF Kendari Diduga Lalai, BPKB Debitur Disandera Meski Cicilan Sudah Lunas Sejak 2021

15 Mei 2025 - 22:52 WITA

Polres Muna Tangkap Seorang Pelajar Perempuan dengan Shabu 20,07 Gram

15 Mei 2025 - 13:04 WITA

Kapal Tugboat FIVE STAR 01 Terbakar di Pelabuhan Morosi

12 Mei 2025 - 21:13 WITA

Forum Internasional Soroti Dampak Nikel di Kabaena, Satya Bumi Minta Tanggung Jawab

10 Mei 2025 - 16:02 WITA

Mutasi Jabatan di Polres Muna, Kapolsek KP3 Raha Berganti

9 Mei 2025 - 15:00 WITA

Trending di News