Menu ✖

Mode Gelap
BREAKING NEWS: Kajari Konawe Diamankan Kejati Sultra, Diduga Selewengkan Wewenang Tiga Napi Korupsi di Sultra Dapat Asimilasi dari Pihak Ketiga, Salah Satunya Keponakan Gubernur Dari Kebun ke Gerbang Masa Depan: Menghadapi Cemohan dan Mencapai Impian Ridwan Bae: PT SCM dan Perkebunan Sawit Penyebab Banjir di Jalur Trans Sulawesi Korban Tenggelam di Pantai Nambo Ditemukan Meninggal Dunia

Hukrim · 15 Mar 2026 12:16 WITA ·

Jangkar Sultra Kecam Dugaan Kriminalisasi Jurnalis, Desak Gubernur Copot Kadis Pariwisata


 Ketua Harian Jangkar Sultra, Malik Botom. Foto: Istimewa Perbesar

Ketua Harian Jangkar Sultra, Malik Botom. Foto: Istimewa

KENDARI – Jaringan Demokrasi Rakyat Sulawesi Tenggara (JANGKAR SULTRA), mengecam keras dugaan tindakan kriminalisasi terhadap jurnalis yang tergabung dalam Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Tenggara.

Kecaman tersebut muncul menyusul langkah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara yang melaporkan sejumlah jurnalis ke Polda Sultra terkait pemberitaan yang dinilai merugikan pihaknya.

Ketua Harian Jangkar Sultra, Malik Botom, menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi dan menghormati kebebasan pers.

Menurut Malik, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan, mekanisme penyelesaiannya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni melalui hak jawab, hak koreksi, ataupun pengaduan kepada Dewan Pers.

“Persoalan pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers, bukan dengan cara membawa persoalan tersebut ke ranah pidana. Langkah seperti ini berpotensi menciptakan preseden buruk terhadap kebebasan pers,” tegas Malik dalam keterangannya.

Jangkar Sultra menilai langkah pelaporan terhadap jurnalis justru berpotensi menimbulkan kegaduhan di ruang publik dan memunculkan kesan adanya upaya pembungkaman terhadap kerja-kerja jurnalistik.

“Alih-alih meredam polemik, tindakan yang dilakukan justru memperkeruh situasi dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Publik tentu berharap pejabat daerah mampu bersikap bijak dan memahami mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah diatur dalam regulasi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Jangkar Sultra menilai sikap tersebut tidak mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Atas dasar itu, Jangkar Sultra mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara untuk mengevaluasi secara serius kinerja Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara.

“Jika benar langkah pelaporan tersebut dilakukan tanpa menempuh mekanisme yang semestinya dalam sengketa pers, maka kami meminta Gubernur Sulawesi Tenggara untuk mengambil langkah tegas, termasuk mencopot Kepala Dinas Pariwisata dari jabatannya demi menjaga kondusivitas dan marwah pemerintahan daerah,” ujar Malik.

Jangkar Sultra juga menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi yang harus dilindungi, bukan justru dihadapkan pada ancaman kriminalisasi.

“Pers adalah mitra kritis pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Upaya-upaya yang berpotensi menekan kerja jurnalistik tidak boleh dibiarkan berkembang karena dapat merusak iklim demokrasi di daerah,” tutup Malik.(red)

Artikel ini telah dibaca 49 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Daripada Saya Malu, Mending Saya Bunuh Kamu: Kepala SDN 2 Tiworo Selatan Ancam Wartawan

17 November 2026 - 22:12 WITA

Warga Gagalkan Dugaan Pencurian Sapi di Konut, Seekor Ternak Ditemukan Mati dalam Mobil

17 November 2026 - 13:58 WITA

Tiga Pria Diduga Komplotan Curanmor Dibekuk di Konut, Lima Motor Hasil Curian Disita

17 November 2026 - 11:00 WITA

Terpidana Kasus Surat Palsu di Bombana Wafat Sehari Jelang Eksekusi, Kejari Tunggu Akta Kematian

17 November 2026 - 10:54 WITA

Polisi Bongkar Dugaan Peredaran Sabu di Asera Konut, Wanita 32 Tahun Diciduk dengan 11 Sachet Sabu

14 November 2026 - 10:22 WITA

PT Erianti Mandiri Sejahtera Beri Klarifikasi Terkait Isu Solar di Kolono Timur

13 November 2026 - 16:56 WITA

Trending di Hukrim