Menu ✖

Mode Gelap
BREAKING NEWS: Kajari Konawe Diamankan Kejati Sultra, Diduga Selewengkan Wewenang Tiga Napi Korupsi di Sultra Dapat Asimilasi dari Pihak Ketiga, Salah Satunya Keponakan Gubernur Dari Kebun ke Gerbang Masa Depan: Menghadapi Cemohan dan Mencapai Impian Ridwan Bae: PT SCM dan Perkebunan Sawit Penyebab Banjir di Jalur Trans Sulawesi Korban Tenggelam di Pantai Nambo Ditemukan Meninggal Dunia

Hukrim · 3 Nov 2026 21:38 WITA ·

Geger Kasus Penyadapan, Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Jadi Tersangka


 Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Jadi Tersangka Perbesar

Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Jadi Tersangka

JAKARTA – Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan illegal access. Penetapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 3 November 2026.

Dilansir dari detik.com, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut ketiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Salah satu tersangka yang dimaksud adalah Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo.

“Tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep dalam keterangannya.

Selain LSP, dua tersangka lainnya disebut berinisial AHN yang menjabat sebagai Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan EH yakni Irjen Eko Hadi Santoso.

Asep mengungkapkan, para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden RI Prabowo Subianto.

“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” katanya.

Tidak hanya Presiden, penyadapan ilegal tersebut diduga juga menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha dan pimpinan organisasi masyarakat.

“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM dan para pengusaha,” ujarnya.

Asep menjelaskan, aksi penyadapan ilegal itu diduga berlangsung pada rentang 2025-2026 tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga menghapus jejak log pada Oktober 2026. Ia menegaskan seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.(red)

Artikel ini telah dibaca 298 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Diduga Ada Penimbunan Solar Subsidi, Nelayan Muna Barat Desak Polda Sultra Turun Tangan

9 November 2026 - 19:45 WITA

Anak 12 Tahun Diduga Terlibat Pencurian Motor di Kendari, Polisi Ungkap Kronologi

9 November 2026 - 18:37 WITA

Diduga Tipu Konsumen Rp32,1 Juta, Sales Honda Daya Motor Kendari Menghilang

8 November 2026 - 10:12 WITA

Oknum Wartawan di Buton Ditangkap, Diduga Peras Sekda Rp5 Juta

6 November 2026 - 17:24 WITA

Loyalis Ridwan Bae Tolak Panggilan Klarifikasi Polisi, Bantah Ada Pengeroyokan Ridwan Badallah

5 November 2026 - 14:41 WITA

Dua Pria di Kendari Ditangkap Usia Diduga Curi Mangga Warga untuk Dijual 

5 November 2026 - 10:56 WITA

Trending di Hukrim