JAKARTA – Forum Pemuda Anti Korupsi (Formasi) Sulawesi Tenggara (Sultra), yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra dan Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N), menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Senin, 3 November 2025.
Aksi ini bertujuan mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa seorang anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sultra berinisial RB, serta Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah 4 Kendari, terkait dugaan korupsi, pungutan liar (pungli), dan suap dalam program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), khususnya pada proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Sulawesi Tenggara.
Ketua Umum HP21N, Arnol Ibnu Rasyid, menjelaskan bahwa P3-TGAI adalah program strategis pemerintah melalui Kementerian PUPR yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan irigasi secara partisipatif oleh masyarakat petani melalui organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Program ini bertujuan meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi, produksi, kesejahteraan petani, serta mendukung ketahanan pangan nasional.
Namun, dalam pelaksanaannya, program ini diduga disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami sering mendengar keluhan bahwa dalam proses pengusulan lokasi hingga pendanaan, kerap terjadi pungli dari pejabat untuk mempermudah proses tersebut,” ujar Arnol.
Ia menambahkan, salah satu bukti nyata adalah adanya permintaan dana yang diduga dilakukan oleh kerabat anggota DPR RI berinisial RB kepada kelompok petani atau kepala desa yang menjadi lokasi proyek P3-TGAI.
“Ada bukti transfer ke rekening atas nama MSR sebesar Rp100 juta dengan keterangan dari P3A Sulawesi Tenggara. Kami menduga P3A yang dimaksud adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air,” jelasnya.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, juga menyoroti dugaan suap dan pungli yang dilakukan oleh oknum pejabat kepada perkumpulan petani. Menurutnya, program P3-TGAI sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat petani, sehingga sangat disayangkan jika dimanfaatkan untuk melakukan praktik pungli dan suap.
“Program ini sangat baik dan bersentuhan langsung dengan masyarakat petani. Oleh karena itu, KPK RI sepatutnya turun tangan melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi, pungli, dan suap dalam proyek P3-TGAI,” tegas Hendro.
Hendro berharap agar semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi, pungli, dan suap dalam proyek P3-TGAI segera dipanggil, diperiksa, dan diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga meminta agar pihak-pihak terkait dalam proyek tersebut, termasuk Kementerian PUPR, DPR RI, dan BBWS, diselidiki lebih lanjut untuk mengungkap pihak mana yang diduga melakukan pungli sebesar Rp100 juta per pengusulan kepada organisasi P3A Sulawesi Tenggara.
Formasi Sultra menyatakan akan segera melakukan pelaporan resmi serta menyerahkan data, termasuk bukti transfer dan data lain yang berkaitan dengan dugaan korupsi, pungli, dan suap pada proyek P3-TGAI di Sulawesi Tenggara, kepada KPK.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi anggota DPR RI Dapil Sultra dan Kepala BWS Kendari.(red)
