Menu

Mode Gelap
Eks Presiden BEM UHO Minta Pj Gubernur Selesaikan Polemik Pengalihan Rute Kapal di Perairan Cempedak Jalur Kapal Cepat Kendari-Raha Dikembalikan ke Rute Awal Polisi Tangkap 10 Ton Solar Ilegal Milik Kepala Desa Tak Buka Pendaftaran, PPP Fokus Dorong ASR di Pilgub Sultra Benteng Kotano Wuna Sabet Rekor MURI Sebagai Benteng Terluas di Dunia

Hukrim · 18 Sep 2023 18:19 WITA ·

Dirut PT BNP Tak Hadiri Panggilan Klarifikasi di Polda Sultra


 Kantor Ditreskrimsus Polda Sultra. Foto: Istimewa Perbesar

Kantor Ditreskrimsus Polda Sultra. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Penyidik Tipidter Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) tengah menggelar pemeriksaan maraton terkait kasus dugaan penambangan ilegal yang diduga melibatkan dua perusahaan, yaitu PT Bumi Nikel Pratama (BNP) dan PT Buana Tama Mineral (BTM).

Penambangan ini dilakukan di wilayah Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara yang masih berstatus sebagai kawasan hutan produksi terbatas (HPT).

Dari informasi yang berhasil dihimpun oleh awak media di Mapolda Sultra, Direktur PT Bumi Nikel Pratama, Askiran Razak, seharusnya diundang untuk klarifikasi dalam kasus tersebut pada hari Senin, 18 September 2023 namun ia belum hadir.

Di sisi lain, Direktur PT Buana Tama Mineralindo (BTM), Anto, dan Site Manager PT BTM Arman, bersama dengan pemilik alat berat berupa 5 Unit Excavator dan 1 unit Dozer diketahui bernama Hariadi, tampaknya menghadiri undangan klarifikasi yang dilayangkan oleh penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra.

Sementara 4 orang operator alat berat bernama Tri, Inza, Medi, dan Aldi telah diperiksa pada Jum’at 15 September 2023 kemarin.

Dir Ditreskrimsus Polda Sultra Kombespol Bambang Wijanarko, melalui Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra Kompol Ronald Arron Maramis pernyataannya mengungkapkan bahwa Askiran telah mangkir dari pemeriksaan hari ini dengan alasan sedang berada diluar daerah.

“Alasan bersangkutan sedang berada di luar daerah, sampai sekarang handphonenya tidak aktif, meskipun ditelpon sama pemilik alat juga tidak bisa terhubung,” ujar Kompol Ronald.

Lanjut mantan Kasatreskrim Polres Baubau itu mengungkapkan, Polisi juga berencana untuk segera melakukan gelar perkara setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dari saksi ahli yang akan memberikan pandangan mereka tentang kasus ini.

Hal ini sekaligus menjadi sinyal bahwa penegakan hukum akan tetap berlanjut, terlepas dari kehadiran atau ketidakhadiran pihak yang terlibat.

Dia menegaskan bahwa jika pada undangan klarifikasi kedua nanti Askiran kembali tidak hadir, langkah selanjutnya akan menjadi lebih serius.

Pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus ini bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan atau tidak.

Tindakan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum akan terus berjalan, dan pihak berwenang akan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengungkap kebenaran.

Sementara itu, Humas PT BNP Safril Tamburaka membantah jika Dirut PT BNP mangkir dari panggilan Ditreskrimsus Polda Sultra.

“Bukan dia mangkir, hanya dia minta agar pemanggilan klarifikasi dijadwalkan hari Rabu lusa. Karena pak Dirut lagu keluar daerah, sehingga ia belum bisa hadir hari ini”, kata Safril Tamburaka melalui sambungan telepon genggamnya.

Sebelumnya, pada tanggal 15 September 2023, tim patroli ilegal mining dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra telah melaksanakan Operasi Ilegal Mining di wilayah terpencil Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Dari operasi tersebut, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra berhasil mengamankan 6 alat berat diduga milik PT BNP dan PT BTM.(**)

Artikel ini telah dibaca 33 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Polemik Tumpahan Ore Nikel di Perairan Labengki Diadukan ke Polda Sultra

14 Juni 2024 - 22:06 WITA

Forgema Minta Polda Sultra Periksa UKPBJ Bombana

14 Juni 2024 - 21:46 WITA

Polresta Kendari Musnahkan Dua Ton Miras Tradisional

14 Juni 2024 - 14:43 WITA

PT Tiran Didemo, Gegara Dugaan Smelter Fiktif

12 Juni 2024 - 23:14 WITA

Diduga Beli Ore Ilegal, PT Indonusa Diadukan ke KLHK dan Dirjen Pajak

12 Juni 2024 - 23:00 WITA

Pertahankan Tanahnya, Tujuh Warga Landipo Ajukan PK di PTUN

9 Juni 2024 - 16:22 WITA

Trending di Hukrim