PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara, Aflan Zulfadli, mengungkapkan pentingnya pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi (Jamrek) yang saat ini telah mencapai Rp300 miliar. Hal ini disampaikan Aflan usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap salah satu tambang di Pulau Kabaena, di Kantor DPRD Sultra pada Selasa, 22 Januari 2025.
Menurut Aflan, dana Jamrek merupakan jaminan yang dibayarkan perusahaan tambang berdasarkan luas lahan yang ditambang. Dana tersebut disimpan dalam bentuk deposito di Bank Sultra melalui rekening bersama. Namun, ia menyoroti potensi manfaat yang dapat diambil dari dana tersebut jika memiliki payung hukum yang jelas.
“Terus terang, dana Jamrek ini mengendap begitu saja. Mungkin ada asas manfaat yang bisa kita ambil, tetapi kita tidak mungkin bergerak tanpa payung hukum. Untuk itu, kita akan komunikasikan dengan pihak terkait agar bisa menggagas regulasi yang memungkinkan pemanfaatannya,” ujar Aflan.
Aflan menjelaskan mekanisme pengelolaan dana Jamrek, dimana dana tersebut akan digunakan jika perusahaan tambang yang telah menyelesaikan operasi (close mining) tidak melakukan reklamasi. Dalam kondisi tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi menggunakan dana jaminan.
“Saya kurang tahu pasti sejak kapan dana ini mulai terkumpul, tetapi yang jelas saat ini telah mencapai Rp300 miliar dalam bentuk deposito. Hingga kini, kami belum menerima informasi adanya perusahaan yang menarik dana tersebut atau yang telah selesai melakukan close mining,” katanya.
Aflan juga menekankan pentingnya laporan resmi dari Kepala Teknik Tambang (KTT) perusahaan tambang terkait kegiatan reklamasi. Setelah laporan tersebut diterima, Inspektur Tambang akan melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan reklamasi sudah dilakukan. Jika tidak, pihak ketiga akan ditunjuk untuk melaksanakan reklamasi.
Dalam rangka memaksimalkan pengawasan dan pemanfaatan dana Jamrek, Aflan mengaku telah berkomunikasi dengan Komisi II DPRD Sultra yang bermitra dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). DPRD juga berencana memanggil Dinas ESDM untuk meminta laporan resmi terkait pengelolaan dana tersebut.
“Baru-baru ini, kami juga melakukan kunjungan kerja ke Dinas ESDM, dan mereka mengungkapkan berbagai hal terkait pengelolaan dana Jamrek ini. Ke depan, kami ingin memastikan dana ini tidak hanya mengendap tetapi dapat dikelola dengan asas manfaat yang sesuai aturan,” tutupnya.(hsn)
