KENDARI – Aliansi Pemerhati Hukum (APH) Sultra Bersatu mendesak DPRD Kota Kendari segera merealisasikan inspeksi lapangan terhadap aktivitas hauling ore nikel PT ST Nikel Resources menuju jetty PT Tiara Abadi Sentosa (TAS) yang hingga kini belum terlaksana.
Koordinator APH Sultra Bersatu, Malik Botom, mengatakan inspeksi tersebut merupakan tindak lanjut yang disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 2 Maret 2026. Namun, hingga memasuki Juli 2026, DPRD Kota Kendari dinilai belum menunjukkan langkah konkret.
Malik menjelaskan, RDP digelar setelah APH Sultra Bersatu menyampaikan hasil investigasi terkait dugaan pelanggaran dalam aktivitas hauling perusahaan.
Rapat itu melibatkan Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Kendari bersama Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Satlantas Polresta Kendari, serta pihak PT ST Nikel Resources.
Dalam forum tersebut, Dinas PUPR menyampaikan kapasitas maksimal jalan kota hanya 8 ton. Sementara Dinas Perhubungan menjelaskan PT ST Nikel Resources memiliki dispensasi untuk melintasi ruas jalan tertentu, namun kendaraan yang beroperasi di luar jalur yang diizinkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.
Menurut Malik, inspeksi lapangan diperlukan untuk memastikan apakah aktivitas hauling telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekaligus menguji hasil temuan yang disampaikan dalam RDP.
“Empat bulan telah berlalu sejak RDP dilaksanakan, tetapi inspeksi lapangan belum juga dilakukan. Publik berhak mengetahui sejauh mana komitmen DPRD dalam mengawal persoalan ini,” kata Malik, Minggu, 12 Juli 2026.
APH Sultra Bersatu meminta DPRD Kota Kendari segera menjadwalkan inspeksi lapangan dan mempublikasikan hasilnya sebagai bentuk transparansi.
Mereka juga mengingatkan akan kembali menggelar aksi demonstrasi apabila tidak ada tindak lanjut dalam waktu dekat.
“Kami tidak ingin RDP hanya menjadi formalitas. Masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan janji yang terus dibiarkan menjadi wacana kosong. DPRD harus membuktikan keberpihakannya kepada kepentingan publik dengan segera melakukan inspeksi lapangan yang telah mereka janjikan,” pungkas Malik Botom. (lin).
