KENDARI – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) terus menelusuri sisa kerugian keuangan negara dari kasus korupsi tata kelola pertambangan PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMIN). Di saat bersamaan, korps Adhyaksa juga tengah mendalami aktivitas pertambangan PT Babarina Putra Sulung di Kabupaten Kolaka.
Kepala Kejati Sultra, Dr. Sugeng Riyanta, menegaskan masih ada sekitar Rp175 miliar kerugian negara yang belum dipulihkan dari total Rp233 miliar dalam kasus PT AMIN. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Aula Kantor Kejati Sultra, Kamis, 11 Juni 2026.
“Masih ada Rp175 miliar yang harus kami kejar. Ini tugas jaksa untuk menelusuri uang itu dinikmati oleh siapa dan bagaimana kerugian negara itu dipulihkan,” tegas Sugeng.
Dalam kasus PT AMIN, kejaksaan sebelumnya berhasil membuktikan adanya penggunaan dokumen terbang untuk meloloskan ore nikel ilegal.
Periksa ESDM Sultra Terkait PT Babarina Putra Sulung
Di sisi lain, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sultra kini mendalami aktivitas PT Babarina Putra Sulung yang beroperasi di Desa Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka.
Sejumlah pihak telah diperiksa, salah satunya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra. Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Dinas ESDM Sultra, Hasbullah, membenarkan pihaknya telah beberapa kali menjalani pemeriksaan.
“Sudah diperiksa, beberapa kali malah,” ungkap Hasbullah saat dihubungi via seluler, Jumat, 13 Juni 2026.
Hasbullah menjelaskan, dirinya memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Kejati Sultra pada awal 2026.
“Saya lupa persisnya, kalau bukan Februari, Maret,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Babarina Putra Sulung telah dicabut pemerintah pusat pada 2022, saat kewenangan perizinan masih di tingkat pusat.
“Kalau itu BPS sudah dicabut,” tutupnya.
Kejati: Masih Tahap Penyelidikan
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sultra, Irwan, yang dikonfirmasi terkait pemeriksaan tersebut belum dapat memberikan keterangan rinci. Sebab, proses masih dalam tahap penyelidikan.
“Mengenai sejauh mana proses pemeriksaan dan siapa saja yang dimintai keterangan, mohon maaf belum bisa kami rincikan secara detail demi kelancaran teknis di lapangan. Yang pasti proses sedang dalam tahap penyelidikan,” kata Irwan, Sabtu, 14 Juni 2026.(red)
