Menu

Mode Gelap
Tiga Napi Korupsi di Sultra Dapat Asimilasi dari Pihak Ketiga, Salah Satunya Keponakan Gubernur Dari Kebun ke Gerbang Masa Depan: Menghadapi Cemohan dan Mencapai Impian Ridwan Bae: PT SCM dan Perkebunan Sawit Penyebab Banjir di Jalur Trans Sulawesi Korban Tenggelam di Pantai Nambo Ditemukan Meninggal Dunia Pembentukan Kaswara: Langkah Awal Kolaborasi Alumni SMP Waara

Hukrim · 9 Des 2022 18:26 WITA ·

Stadion Lakidende Terancam Dirobohkan Jika Lahannya Tak Segera Dibayar


 Bangunan stadion lakidende. FOTO:  Istimewa Perbesar

Bangunan stadion lakidende. FOTO: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Bangunan Stadion Lakidende Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terletak di Kecamatan Kadia, Kota Kendari terancam akan segera dirobohkan Pengadilan Negeri (PN) Kendari.

Pasalnya pemilik lahan bernama H Muh Dachri Pawakkang telah mengantongi pelaksanaan sita eksekusi yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua PN Kendari nomor: 81/Pdt.G/2014/PN Kendari.

Sita eksekusi pun dilakukan dengan melakukan pengukuran dan pemasangan plang di atas lahan Stadion Lakidende, pada Jumat, 9 Desember 2022.

Kuasa Hukum Muh Dachri Pawakkang bernama Sadam Husein mengungkapkan, bahwa jika Pemprov Sultra tak membayar ganti rugi lahan Rp17 miliar, pihaknya akan merobohkan bangunan Stadion Lakidende itu.

“Kami sudah dijanji bertahun-tahun sejak 2018 mau dibayar, tapi sampai saat ini belum juga membayar,” ujar Sadam Husein di Stadion Lakidende di sela-sela sita eksekusi.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan memberi waktu hingga akhir tahun 2022 ke Pemprov, jika tak segera melakukan pembayaran secepatnya PN Kendari akan langsung mengeksekusi dengan merobohkan bangunan.

“Sebenarnya kami masih berharap pemprov akan membayar, tapi kalau lewat tahun kita tidak bisa menunggu,” tegasnya.

Perlu diketahui bangunan dan lapangan Stadion Lakidende itu berdiri di atas lahan milik H Muh Dachri Pawakkang sebagai ahli waris.

Sengketa lahan seluas 204 meter persegi melawan Pemprov Sultra dimenangkan H Muh Dachri Pawakkang sejak tahun 2014. Perkara perdata itu kini berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor: 1439/K/Pdt/2019/tertanggal 24 Juni 2019.

Editor: Husain

Artikel ini telah dibaca 263 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Ketua BEM FKIP UHO dan KPPA Sultra Dipolisikan Soal Dugaan Pencemaran Nama Baik

10 Juli 2025 - 20:01 WITA

Pemuda Mabuk di Kendari Tabrak Warung dan Pemotor, 1 Orang Tewas di Tempat

10 Juli 2025 - 18:44 WITA

Polsek Bondoala Tangkap 5 Pelaku Pencurian Kabel BTS Telkomsel di Laosu

9 Juli 2025 - 22:39 WITA

Konflik Agraria di Muna Barat: Kades Kasimpa Jaya Dituding Serobot Lahan Warga

7 Juli 2025 - 22:17 WITA

Kuasa Hukum Ainin Minta PN Unaaha Segera Eksekusi Lahan PT OSS

7 Juli 2025 - 21:31 WITA

Dugaan Illegall Mining di Lahan Koridor: P3D Konut Desak APH Tindak Tegas

6 Juli 2025 - 14:47 WITA

Trending di Hukrim