KENDARI – PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS), sebuah perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), kini dihadapkan pada sanksi administratif yang berat. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1345/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022, PT TMS diwajibkan membayar denda administratif PNPB PPKH karena belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
Dalam keputusan tersebut, PT TMS dicantumkan dalam nomor urut 4 dengan luasan indikatif area terbuka di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 214,27 hektar. PT TMS dikenakan Pasal 110 A yang mengatur tentang sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan. Sanksi administratif tersebut berupa pembayaran denda administratif dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.
Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di bawah Kementerian Pertahanan berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Satgas ini diketuai oleh Menteri Pertahanan dan akan menindaklanjuti penertiban kawasan hutan. Dengan demikian, PT TMS harus siap menghadapi konsekuensi dari pelanggaran yang telah dilakukan.
Berdasarkan data Dinas ESDM Sultra, PT TMS mendapatkan kuota RKAB sebanyak 2.150.000 MT di tahun 2025. Namun, dengan sanksi administratif yang dihadapkan pada perusahaan, maka operasional perusahaan tersebut dapat terganggu.
PT TMS memiliki komposisi kepemilikan saham yang dimiliki oleh empat perusahaan umum yang masing-masing memiliki saham 25%. Susunan direksi PT TMS diisi oleh Komisaris Krisna Pujabaskara dan Direktur Syam Alif Amiruddin. Dengan demikian, perusahaan tersebut memiliki struktur kepemilikan dan manajemen yang jelas.
Namun, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana PT TMS dapat beroperasi dengan baik jika tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan? Apakah perusahaan tersebut telah melakukan upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut? Ataukah perusahaan tersebut memang tidak peduli dengan ketentuan yang berlaku?
Dengan adanya sanksi administratif yang dihadapkan pada PT TMS, maka perusahaan tersebut harus siap menghadapi konsekuensi dari pelanggaran yang telah dilakukan. Pemerintah juga harus tegas dalam menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.(red)
