PENAFAKTUAL.COM, JAKARTA – Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Konawe Utara Menggugat, menggelar aksi demostrasi di Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Rabu, 12 Juni 2024.
Asksi demontrasi tersebut menyoal janji pembangunan smelter PT Tiran Mineral di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diwacanakan sejak tahun 2021 lalu namun hingga kini belum terealisasi.
“Janji bikin smelter dengan nilai investasi 4,9 Triliun, faktanya menambang dan melakukan penjualan. Kemana dana reklamasi fiktifnya pembangunan smelter PT Tiran Mineral”, tulis massa aksi dalam petaka saat aksi demonstransi.
Untuk itu, Koalisi Pemuda Konawe Utara Menggugat mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera memeriksa Direktur PT Tiran Indonesia dan PT Tiran Mineral atas batalnya pembangunan Smelter di Desa Waturambaha, Kabupaten Konawe Utara.
Selain itu, massa aksi juga mendesak Mabes Polri dan BPK RI untuk segera mengaudit dugaan kerugian negara dan fiktifnya pembangunan smelter PT Tiran Mineral di Desa Waturambaha.
Tak hanya itu, pendemo juga mendesak KPK dan Kejagung RI untuk segera memanggil dan memeriksa Owner Tiran Grup dalam hal ini Menteri Pertanian Republik Indonesia atas dugaan kerugian negara akibat fiktifnya pembangunan smelter di Desa Waturambaha.
Terkait hal ini, awak media telah berupaya mengkonfirmasi Humas Tiran Group La Pili melalui pesan Whatssapp namun hingga kini belum memberikan keterangan pers.
Sebelumnya, Humas PT Tiran Group, La Pili dalam pernyataanya di beberapa media membeberkan sejumlah kendala terkait rencana pembangunan pabrik smelter di Kabupaten Konawe Utara sehingga membuat rencana pembangunan smelter terhambat.
“Ada permasalahan serius kaitannya dengan kebutuhan air saat nanti dibangun ataupun saat beroperasinya smelter nanti. Berbagai opsi dilakukan pengkajian tetaplah menjadi masalah. Sehingga pemilik tungku smelter menjadi tidak bersedia untuk pembangunan di lokasi tersebut”, kata La Pili.
Selain itu, cukup banyak LSM yang juga bersuara mempersoalkan rencana pembangunan smelter PT Tiran bahkan melakukan aksi yang tidak kondusif dan menghambat kelancaran dalam rencana pembangunan Smelter tersebut.
“Sehingga ini juga menjadi penyebab pihak-pihak terkait baik dari swasta maupun pemerintah memunculkan keraguan bahwa seolah masyarakat tidak mendukung sepenuhnya akan pembangunan smelter ini”, ungkapnya.
Akibat adanya kendala-kendala tersebut, maka saat ini segala kegiatan yang mengarah pada rencana pembangunan smelter sudah berhenti beraktivitas.(sar)
