Menu

Mode Gelap
Rudapaksa Anak Dibawa Umur, Bendahara PT TMS Ditangkap Polisi Bocah di Muna Ditemukan Tak Bernyawa di Pinggir Laut Waspada Penipuan Whatsapp, Ini Modus Terbaru 2024 Sidang Tipikor PT Antam, Hakim Minta JPU Hadirkan Eks Gubernur Sultra Sosok Jenderal yang Sederhana dan Rendah Hati itu Telah Berpulang

Daerah · 21 Mar 2024 06:38 WITA ·

PT TID Diduga PHK Karyawan Secara Sepihak Tanpa Kompensasi


 Ilustrasi PHK. Sumber: kabarjombang.com Perbesar

Ilustrasi PHK. Sumber: kabarjombang.com

PENAFAKTUAL.COM, BOMBANA  – Menjelang bulan suci ramadhan 1445 H, PT Tempopress International Delivery (TID) yang beroperasi di Desa Lengora, Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana melakukan pengurangan karyawan. Namun, karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut diduga tidak diberi hak-haknya. Hal ini dialami 10 (sepuluh) pekerja PT PT TID.

Salah satu karyawan ahli K3 umum yang di PHK, S (30) mengatakan bahwa pemutusan hubungan kerja itu dinilai aneh dan dilakukan secara sepihak serta tidak sesuai dengan mekanisme dan alasan yang jelas.

Olehnya itu, PHK sepuluh karyawan yang diduga dilakukan secara sepihak oleh PT TID ini menunjukkan bahwa perusahaan tak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah hak karyawan. Bahkan perusahaan diduga menyangkal dan merasa telah memberikan kompensasi dan hak yang semestinya diterima pekerja yang di PHK.

“Jadi kami dicut bulan Februari dan kami diberikan surat pemberhentian kerja oleh HRD secara mendadak tanpa kesalahan apapun, kita diberhentikan begitu saja sementara yang lain dilanjutkan. Oke lah diberhentikan, tapi setidaknya perusahaan memberikan uang kompensasi atau THR kepada kami”, kata  S kepada awak media ini, Minggu, 17 Maret 2024.

Aktivitas PT TID di Desa Lengora, Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana. Foto: Istimewa

S meyakini bahwa pemberhentian terhadap 10 pekerja jelang puasa tersebut merupakan modus perusahaan untuk tidak mau membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawannya sehingga mereka dipecat sebelum bulan suci ramadan.

“Di sini kami ingin meminta kompensasi uang atau THR selama satu tahun lebih bekerja di perusahaan, sesuai dengan Permenaker 4/1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan”, tuturnya.

Dimana, dalam Permenaker 4/1994 tersebut dijelaskan bahwa THR keagamaan adalah hak para pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain sebagaimana yang telah disebut dalam pasal 1 huruf d.

Kemudian, dalam Pasal 2 ayat (1) Permenaker 4/1994 disebutkan bahwa Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus.

Sementara itu, HRD PT TID, Syirah, saat dimintai keterangan mengatakan bahwa pemberhentian terhadap S karena masalah kinerja yang kurang baik. S sering tidak hadir dan tidak berada di lapangan saat jam kerja, susah diajak komunikasi, dan kerja sama.

Untuk itu, Syirah menegaskan bahwa tidak ada unsur politik dalam melakukan PHK terhadap S bersama sepuluh karyawan lainnya. Sebab, PHK sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan memang masa kontrak mereka sudah habis.

“S dikeluarkan karena masalah kinerja, dia sering tidak hadir dan tidak berada di lapangan saat kerja, dan memang masa kontraknya sudah habis”, kata Syirah melalui sambungan telepon WhatsApp.

Namun, pernyataan HRD PT TID itu dibantah oleh S. Kata S, pernyataan Syirah sangat tidak benar dan berdasar. Padahal, dirinya selalu rajin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja.

Bukti kehadiran karyawan. Foto: Istimewa

Keterangan absen. Foto: Istimewa

“Ini hanya akal-akalan perusahaan saja untuk menghindari THR.  Saya pernah izin karena sakit bahkan saya juga berikan surat keterangan sakit dari dokter ke perusahaan, kok di absen dikasih keterangan alpa, saya kasih bukti kehadiran saya”, timpalnya.

S juga membeberkan bahwa dirinya merasa didiskriminasi oleh pihak perusahaan karena selama ini ia sudah bekerja sesuai dengan SOP.

“Tapi kok tiba-tiba di PHK. Kalau memang itu alasan perusahan tidak melanjutkan kerja kami dan kami waktu bergabung di PT TID dibebankan bayar APD dan keluar atau selesai kontraknya akan dikembalikan uang APD tersebut, harusnya bukan begitu, karena aturan dari pemerintah perusahan wajib menyiapkan APD bukan perusahan bikin sendiri aturannya”, bebernya.(fan/hus)

Artikel ini telah dibaca 207 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Hari Buku Sedunia, Ruksamin: Gemar Membaca Buku Menstimulus Ide dan Kreativitas

23 April 2024 - 20:19 WITA

KSOP Kendari Mediasi Masyarakat Pulau Cempedak dengan Pemilik Kapal

18 April 2024 - 09:45 WITA

Fadhal Rahmat: Hujan Deras Bukan Menjadi Penghalang untuk Tetap Berbagi

9 April 2024 - 17:16 WITA

Kapolresta dan KSOP Kendari Pantau Arus Mudik di Pelabuhan Nusantara

6 April 2024 - 16:40 WITA

Ketua PPP dan Gerindra Sultra Buka Puasa Bersama, Sinyal untuk Koalisi Pilgub 2024?

6 April 2024 - 13:36 WITA

Rajiun Tumada Target Partai Demokrat pada Perhelatan Pilkada Muna 2024

6 April 2024 - 00:42 WITA

Trending di Daerah