Menu

Mode Gelap
Parah! Aktivitas Tambang PT Timah Diduga Cemari Laut di Kabaena Menebak Arah Kasus Supriyani Tepis Isu Amplop Kepala Desa, Ketua APDESI Sultra Bentuk Satgas Anti Money Politik Oknum TNI AL di Kendari Diduga Hamili Kekasihnya, Korban Minta Keadilan! Diduga Lakukan Pengrusakan dan Penyerobotan, Warga Desa Tapuhaka Dipolisikan

Daerah · 6 Mei 2024 14:21 WITA ·

Presiden PMMI Tegaskan Kerajaan Muna Bukan Barata Kesultanan Buton


 La Ode Riago, Presiden Persatuan Masyarakat Muna Indonesia (PMMI). Foto: Istimewa Perbesar

La Ode Riago, Presiden Persatuan Masyarakat Muna Indonesia (PMMI). Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Persatuan Masyarakat Muna Indonesia (PMMI) menolak dan mengklarifikasi adanya pihak yang menyebut Kerajaan Muna sebagai Barata dari Kesultanan Buton.

Hal itu diungkapkan langsung Presiden PMMI La Ode Riago menanggapi adanya pernyataan salah satu pihak di media yang mengklaim bahwa Kerajaan Muna merupakan salah satu dari Barata Kesultanan Buton.

“Kami atas nama masyarakat Muna yang terhimpun dalam organisasi PMMI keberatan dan menolak serta klarifikasi atas pemberitaan yang menyebutkan Kerajaan Muna sebagai Barata Kesultanan Buton”, tegas La Ode Riago kepada media ini, Senin, 6 Mei 2024.

Sebelumnya, dalam salah satu pemberitaan media online menyebutkan bahwa empat Barata berkumpul di Baruga Kesultanan Buton Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya mensukseskan acara Pelantikan Sultan Buton yang ke XXXX pada Minggu, 5 Mei 2024. Empat barata tersebut adalah Kerajaan Muna, Kerajaan Tiworo, Kerajaan Kulisusu, dan Kerajaan Kaledupa.

Menanggapi hal itu, La Ode Riago memberikan klarifikasi bahwa kehadiran PMMI di Kota Baubau hanya memenuhi undangan dari pihak Kesultanan buton dalam acara mengenang berpulangnya Almarhum Yang Mulia (YM) Sultan Buton, bukan membahas persiapan pelantikan Sultan Buton yang baru apalagi mewakili Kerajaan Muna sebagai Barata dari Kesultanan Buton.

“Saya selaku Presiden PMMI dan atas nama pribadi sebagai orang Muna sangat keberatan dan tidak menerima atas penyebutan barata, yang bisa memecah belah persaudaraan, kerukunan masyarakat muna buton, dan masyarakat Sultra umumnya”, kata La Ode Riago menegaskan.

Terkait hal ini, La Ode Riago mengaku sudah bertemu dan meminta pihak panita dan Kesultanan Buton dan pihak lain serta sepakat untuk meralat pernyataan dan mengklarifikasi di media atas pernyataan mendiskreditkan dengan menyebut Kerajaan Muna sebagai Barata Buton.

“Kami juga sudah bertemu dan minta pihak panita dan Kesultanan Buton dan pihak lain untuk sepakat meralat pernyataan, mengklarifikasi di media atas pernyataan mendiskreditkan menyebut Kerajaan Muna Barata Buton”, tukasnya.(hus)

Artikel ini telah dibaca 1,084 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Tambang Batu Ilegal Diduga Kerap Dijadikan Material Pengaspalan di Bombana

14 Januari 2025 - 19:41 WITA

Sejumlah Rumah Warga di Puuwatu Tergenang Banjir Lumpur, Diduga Dampak dari Pembangunan Perumahan

14 Januari 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kota Kendari Gelar RDP Soal Izin THM Richclub

14 Januari 2025 - 13:33 WITA

Aktivitas Tambang PT TBS Diduga Cemari Pesisir Pantai di Kabaena

12 Januari 2025 - 15:14 WITA

Polemik Tambang Batu di Desa Mambo, Sudiami: Kita Percayakan kepada Kepolisian

12 Januari 2025 - 07:19 WITA

Aktivitas PT Tekonindo Timbulkan Dampak Longsor, Warga Tuntut Ganti Rugi Lahan

10 Januari 2025 - 22:34 WITA

Trending di Daerah