PENAFAKTUAL.COM – Pemerintah Kabupaten Muna Barat berencana mengajukan pinjaman besar Rp150 miliar dari Bank Sultra untuk membiayai “mega proyek” infrastruktur perkantoran, seperti kantor bupati, gedung DPRD, dan mal pelayanan publik. Namun, rencana ini memunculkan kekhawatiran terkait “mega beban” fiskal yang akan ditanggung daerah.
Target Penyelesaian dan Rencana Pinjaman
Kepala Bappeda Muna Barat, Raden Djamun Sunjoto, menyampaikan bahwa proyek-proyek tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2025. Pinjaman ini direncanakan dengan tenor lima tahun dan suku bunga antara 10-11,5 persen. Total beban bunga selama periode pinjaman diperkirakan mencapai Rp41,223 miliar, dengan angsuran bunga bulanan sekitar Rp3,187 miliar dan total angsuran tahunan sebesar Rp38,244 miliar.
Potongan Teknis dan Beban Pinjaman
Namun, perhitungan tersebut belum mencakup berbagai potongan teknis. Ketua Komisi III DPRD Muna Barat, La Ode Harlan Sadia, mengungkapkan bahwa setidaknya ada 29,5 persen dana yang dipotong sebelum sampai ke kas proyek.
“Berarti yang akan tersalurkan ke masyarakat adalah Rp102 miliar. Beban pinjaman daerah Rp240 miliar. Maka bunga lebih tinggi dari pokok,” tambahnya.
Efisiensi Anggaran dan Belanja Pegawai
Situasi ini semakin kompleks karena rencana utang ini muncul di tengah gelombang efisiensi nasional. Tahun ini, Pemda Muna Barat harus memangkas belanja daerah hingga Rp54 miliar, termasuk pemotongan DAU untuk jalan sebesar Rp25 miliar dan DAK infrastruktur sebesar Rp29 miliar.
Belanja pegawai pun menyerap 43,94 persen atau Rp334,63 miliar dari total APBD Rp761 miliar, jauh di atas ambang maksimal 30 persen versi Kemendagri.
Sejarah Pinjaman yang Pernah Kandas
Ini bukan kali pertama Pemda Muna Barat mencoba membuka pintu pinjaman besar. Kembali ke tahun 2021, di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Lamani, Pemda pernah mengusulkan pinjaman sebesar Rp180 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Namun, rencana pinjaman tersebut dibatalkan oleh Pj Bupati Bahri pada 2022 karena alasan teknis dan beban fiskal.
Dukungan dan Kekhawatiran DPRD
Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar, La Ode Aca, memberikan dukungan penuh terhadap pinjaman yang akan digunakan membangun gedung perkantoran.
Namun, ada juga kekhawatiran dari beberapa anggota DPRD terkait transparansi dan pengawasan penggunaan dana pinjaman.
Pilihan di Tangan Pemimpin
Di ujung pena itu, Rp150 miliar tengah menunggu takdir: akan menjelma gedung megah di atas tanah tak bertuan, atau hanya meninggalkan beban cicilan yang panjang di pundak rakyat Muna Barat.
Pilihan itu kini berada di tangan mereka yang duduk di kursi empuk, namun harus tetap berpijak pada bumi bernama kepentingan publik.(red)
