Menu

Mode Gelap
Rudapaksa Anak Dibawa Umur, Bendahara PT TMS Ditangkap Polisi Bocah di Muna Ditemukan Tak Bernyawa di Pinggir Laut Waspada Penipuan Whatsapp, Ini Modus Terbaru 2024 Sidang Tipikor PT Antam, Hakim Minta JPU Hadirkan Eks Gubernur Sultra Sosok Jenderal yang Sederhana dan Rendah Hati itu Telah Berpulang

Daerah · 17 Jan 2024 12:36 WITA ·

Kadis Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sultra Klarifikasi Tudingan FKPI


 Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Sultra, Muhammad Nurjaya. Foto: Penafaktaul.com/rok Perbesar

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Sultra, Muhammad Nurjaya. Foto: Penafaktaul.com/rok

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan klarifikasi terkait tudingan dari Forum Komunikasi Pemuda Indonesia (FKIP) Sultra yang menyebut beberapa polemik.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Sultra, Muhammad Nurjaya mengatakan bahwa tuduhan yang dilontarkan FKPI tersebut semua sudah selesai dan tidak ada lagi persoalan.

Misalnya, terkait dengan adanya temuan BPK RI sebesar Rp874.984.000 pada pekerjaan jasa Konsultasi tahun 2021-2022 sudah dikembalikan ke kas daerah.

“Terkait temuan BPK 2021-2022 semua sudah dikembalikan ke kas daerah. Ini ada bukti pembayaran di kas daerah, ada yang satu juta, ada juga sampai 300 juta. Itu semua pada saat LHAP BPK keluar mereka langsung mengembalikan. Penyediaan langsung mengembalikkan”, kata Muhammad Nurjaya sambil menunjukkan bukti pengembalian ke kas daerah.

“Justru Dinas Perumahan yang paling cepat menindaklanjuti temuan-temuan ini. Jadi terkait temuan ini semua sudah tuntas dan sudah ada tindak lanjut oleh BPK RI melalui inspektorat. Dan semua sudah ada bukti setoran”, lanjutnya.

Kemudian, ia juga membantah tudingan adanya dugaan pemufakatan jahat dan kejanggalan dalam proses lelang setiap proyek di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga menguntungkan atau melibatkan rumpun keluarganya sebagai pelaksana setiap proyek.

“Sampai saat ini tidak ada kontraktor yang saya kenal yang kerja proyek di sini (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman). Jadi sangat tidak benar kalau semua proyek dikerjakan oleh keluarga saya”, ungkap Nur Jaya.

Selanjutnya, terkait pegawai honorer di lingkup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sultra sebanyak 39 orang memang benar. Hal itu berdasarkan SK Gubernur Sultra H Ali Mazi nomor SK 419 2023 mulai Bulan Juni sampai Desember 2023.

Namun, dari jumlah 39 orang itu, hanya 6 orang yang selalu masuk kantor. Selebihnya, tidak pernah masuk kantor sampai saat ini.

Sehingga, kata Nurjaya hanya 6 orang tersebut yang dibayarkan honornya. Sementara yang 33 orang lainnya tidak bisa dibayar honornya karena tidak pernah masuk kantor.

“Jadi hanya 6 orang itu yang saya bayarkan honor, kan tidak mungkin saya bayarkan honornya orang yang tidak pernah masuk kantor. Kalau saya bayarkan justru saya yang salah”, tukasnya.(rok)

Artikel ini telah dibaca 111 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Hari Buku Sedunia, Ruksamin: Gemar Membaca Buku Menstimulus Ide dan Kreativitas

23 April 2024 - 20:19 WITA

KSOP Kendari Mediasi Masyarakat Pulau Cempedak dengan Pemilik Kapal

18 April 2024 - 09:45 WITA

Fadhal Rahmat: Hujan Deras Bukan Menjadi Penghalang untuk Tetap Berbagi

9 April 2024 - 17:16 WITA

Kapolresta dan KSOP Kendari Pantau Arus Mudik di Pelabuhan Nusantara

6 April 2024 - 16:40 WITA

Ketua PPP dan Gerindra Sultra Buka Puasa Bersama, Sinyal untuk Koalisi Pilgub 2024?

6 April 2024 - 13:36 WITA

Rajiun Tumada Target Partai Demokrat pada Perhelatan Pilkada Muna 2024

6 April 2024 - 00:42 WITA

Trending di Daerah