PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari kembali menggeruduk Polda Sulawesi Tenggara. Mereka mengutuk keras dan meminta pertanggungjawaban Kapolda atas penembakan gas air mata oleh oknum polisi saat mengamankan massa aksi di wilayah kampus Universitas Halu Oleo (UHO) pada tanggal 12 Juni 2023 lalu.
Jendral Lapangan, Risal, mengatakan insiden dan sikap arogansi pihak kepolisian pada saat pengamanan aksi demonstrasi yang dilakukan pada 12 Juni 2023 sangat merugikan masyarakat hingga aktivitas perekonomian terhenti.
Tak hanya itu, tembakan gas air mata juga sampai menjalar di lingkup kampus Universitas Halu Oleo (UHO) hingga mengganggu aktivitas mahasiswa yang sedang melakukan pembelajaran.
“Harusnya pihak kepolisian bisa melakukan pendekatan humanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dan benar pada saat melakukan pengamanan dalam membubarkan massa aksi,” tegas Risal, Jumat, 16 Juni 2023.
Olehnya itu ia meminta kepada Kapolda Sultra untuk mengevaluasi jajaran kepolisian atas insiden yang terjadi. Penembakan gas air mata sangat brutal kedalam kampus yang mengakibatkan kerugian mahasiswa yang sedang melangsungkan aktivitas.
Berdasarkan Pasal 13 Perkapolri 9/2008, yang perlu menjadi dasar penanganan massa aksi bagi aparat keamanan yaitu melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya. Ia mengutuk keras tindakan represif dan arogansi aparat kepolisian yang sangat merugikan mahasiswa dan masyarakat.
“Kampus tidak terlibat sama sekali dalam aksi unjuk rasa malah mendapatkan konsekuensi dan imbasnya. Kita sangat menyayangkan proses pengamanan yang dilakukan sampai membias kepada masyarakat yang bermukim di depan kampus Universitas Halu Oleo, terlebih lagi mahasiswa baru yang sedang melakukan pemeriksaan kesehatan semua harus merasakan perih dan sesak napas,” ujarnya.
Ia juga mendesak Kapolda Sultra untuk mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penanganan dan pengendalian demonstran yang membabi buta dan represif.
Sementara itu, Propam Polda Sultra yang menangani pengaduan, Nasar, meminta kepada mahasiswa untuk membuat laporan secara resmi. Adapun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP dan merugikan masyarakat dimasukan dan pernyataan.
“Kami akan evaluasi berdasarkan laporan dan tuntutan mahasiswa,” ucapnya.(**)
