PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) ungkap dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe dibekingi oknum.
Aktivitas dugaan penimbunan BBM hingga disebut-sebut dilindungi oknum, terkuak sesaat setelah Komisi III DPRD Sultra melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama aspirator, Selasa (18/3/2025).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, Aflan Zulfadli mengatakan bahwa informasi terduga pelaku penimbunanan BBM dibekingi, diungkapkan oleh masyarakat atau aspirator.
Bahkan kata Aflan, para terduga pelaku penimbunan yang kemudian membongkar hal tersebut, setelah aspirator mendatangi lokasi dimana tempat penimbunan BBM.
“Pengakuan (aspirator) ada yang beking, bahkan aspirator bertanya langsung ke penimbun itu, penimbun sampaikan kita ada yang beking,” katanya.
Dirinya pun memastikan informasi awal ini akan menjadi bahan DPRD Sultra untuk mengungkap dalang penimbunan BBM, termasuk pembekingnya.
Namun dirinya menduga, jika benar ada yang membeking para penimbun tersebut, tentunya tidak jauh dari lingkaran penyalur atau pengawas.
“Ini menarik untuk dikejar, biasanya pengawas ikut jadi pemain kan. Jadi yang beking itu-itu terus,” tegas Aflan.
Hanya saja dalam RDP ini, ia mengaku belum mengeluarkan rekomendasi, lantaran pihak terduga pelaku penimbun dan SPBU Amoito tidak hadir dalam RDP tersebut.
Ia pun menyayangkan aksi kedua belah pihak yang mengabaikan undangan dari Komisi III DPRD Sultra. Padahal dengan RDP ini, tudingan masyarakat tersebut bisa terjawab benar atau tidak.
“Tadikan si penimbun tidak hadir, terus pemilik SPBU juga tidak hadir, jadi kami anggap RDP kali ini tidak maksimal,” tuturnya.
Dengan begitu, Aflan akan kembali mengagendakan RDP berikutnya dan dipastikan kedua belah pihak yang dituding melakukan penimbunan, serta pihak terkait seperti kepolisian, ESDM, dan Pertamina akan ikut dihadirkan.
Sebab, masalah dugaan penimbunan BBM bukan hanya sekali terjadi, tetapi sudah berulang kali, namun dari para penimbun seperti tidak ada kapoknya.
“Sekarang ini sudah tanggal 18, mudah-mudahan bisa pekan depan, kita lihat kondisi. Karena kita upayakan RDP berikutnya sudah maksimal, artinya semua pihak terkait dihadirkan dan mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan kegiatan penimbunan, kasian masyarakat kita,” tukasnya.(hsn)
