MUNA BARAT – Nelayan di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi. Di tengah terbatasnya pasokan, muncul dugaan praktik penampungan solar subsidi oleh pihak tertentu yang kemudian dijual kembali kepada nelayan dengan harga jauh di atas ketentuan.
Solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan itu diduga dijual kembali dengan harga mencapai Rp300 ribu per jerigen berisi 20 liter. Kondisi tersebut membuat nelayan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar saat melaut.
Seorang nelayan asal Desa Maginti, Kecamatan Maginti, berinisial YA, mengungkapkan harga solar yang diperoleh dari penampung jauh lebih mahal dibandingkan harga di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nelayan.
“Kalau beli di penampung, 20 liter bisa Rp250 ribu sampai Rp300 ribu. Padahal di SPBU nelayan hanya Rp136 ribu per jerigen,” ungkap YA, Senin, 9 November 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut dipicu stok solar di SPBU nelayan yang kerap cepat habis. Akibatnya, nelayan kesulitan memperoleh bahan bakar untuk melaut dan terpaksa membeli dari penampung meskipun harus membayar dengan harga lebih mahal.
“Kalau tidak beli, kami tidak bisa melaut. Mau tidak mau harus beli meskipun harganya mahal,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan warga Desa Bangko, Kecamatan Maginti. Seorang warga berinisial M menduga praktik penampungan dan penjualan kembali solar subsidi juga terjadi di wilayah tersebut.
Bahkan, M mencurigai adanya keterlibatan oknum perangkat desa dalam praktik yang diduga merugikan nelayan itu. Namun, dugaan tersebut meminta agar ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
“Di Bangko juga ada yang menampung solar subsidi. Kemudian dijual kembali ke nelayan. Bahkan, kami menduga ada oknum perangkat desa yang ikut bermain,” ungkapnya.
Persoalan distribusi solar subsidi juga disoroti warga Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara. Mereka meminta pengelolaan SPBU nelayan di wilayah tersebut diperiksa, terutama penggunaan gantang atau takaran manual dalam proses pengisian BBM.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan volume solar yang diterima nelayan sesuai dengan jumlah pembayaran.
“Takaran solar juga harus diperiksa pihak Pertamina. Karena kami sudah bayar penuh, tetapi solar yang diterima selalu tidak sesuai,” keluh warga berinisial AS.
Selain persoalan takaran, warga meminta penyaluran solar di SPBU nelayan Tondasi ditelusuri. Termasuk penyebab stok yang disebut cepat habis dan dugaan adanya distribusi kepada pihak yang tidak berhak.
Atas berbagai persoalan tersebut, masyarakat mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sultra turun tangan mengusut dugaan penimbunan dan penyimpangan distribusi solar subsidi di Kabupaten Muna Barat.
Mereka meminta Kapolda Sultra, Irjen Pol Himawan Bayu Aji, memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi nelayan tersebut.
Warga mengaku telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada Polres Muna. Namun, hingga kini mereka mengaku belum melihat penanganan yang memberikan kepastian terhadap persoalan tersebut.
“Kami sudah sering mengeluhkan ini, tetapi belum ada tindakan dari Polres Muna. Kami minta Polda Sultra turun langsung melihat kondisi kami,” ujar seorang warga.
Tak hanya kepolisian, masyarakat juga mendesak Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan Pertamina melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap rantai distribusi solar subsidi.
Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup pengelolaan SPBU nelayan, ketepatan takaran, mekanisme penyaluran, hingga dugaan penampungan dan penjualan kembali BBM subsidi oleh pihak yang tidak berhak.
Warga berharap komitmen aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat diwujudkan melalui langkah (red)
