KENDARI – Balai Taman Hutan Raya (Tahura) Nipa-Nipa bakal menggelar ekspose terkait kasus dugaan pembalakan liar di kawasan hutan konservasi wilayah Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kasus tersebut melibatkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Telaga Biru berinisial J (44).
Kepala Balai Tahura Nipa-Nipa, La Mbara, mengatakan ekspose dilakukan sebagai tindak lanjut koordinasi dengan Pos Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Kendari pada Senin (9/11/2026).
Menurutnya, ekspose tersebut bertujuan memperjelas keseriusan Balai Tahura dalam mendorong penanganan perkara sekaligus menyampaikan perkembangan kasus kepada pimpinan Gakkum Kehutanan.
“Ekspose Balai Tahura ini supaya terlihat keseriusan kami. Pihak Gakkum juga menyampaikan kepada pimpinannya,” kata La Mbara.
Di sisi lain, La Mbara mengakui terdapat kendala anggaran dalam proses penanganan perkara, khususnya jika kedua terduga pelaku harus menjalani penahanan.
Ia menyebut Balai Tahura Nipa-Nipa tidak memiliki anggaran untuk membiayai kebutuhan penahanan tersebut.
“Kalau ditahan itu kan harus ada biaya penahanan. Sementara Balai Tahura Nipa-Nipa tidak memiliki anggaran untuk itu,” ujarnya.
Meski demikian, La Mbara memastikan pihaknya tetap berupaya mendorong proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penanganan tegas diperlukan untuk memberikan efek jera, terlebih salah satu terduga pelaku disebut telah dua kali melakukan aktivitas penebangan di kawasan tersebut.
“Karena memang pelaku ini sudah dua kali (berbuat),” pungkasnya.
Sebelumnya, penanganan kasus dugaan pembalakan liar di kawasan Tahura Nipa-Nipa sempat menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, perkara yang melibatkan J bersama rekannya berinisial H (57) belum menunjukkan perkembangan signifikan meski keduanya telah diamankan petugas sejak Agustus 2026.
Kasus ini bermula saat petugas Balai Tahura Nipa-Nipa melakukan patroli pada Minggu (9/8/2026). Dalam patroli tersebut, petugas mendapati J dan H diduga melakukan aktivitas penebangan pohon di dalam kawasan hutan konservasi.
Petugas kemudian mengamankan keduanya bersama sejumlah barang bukti berupa satu unit mesin gergaji (chainsaw) beserta perlengkapannya dan 12 batang kayu besi yang diduga berasal dari hasil penebangan ilegal.
Berdasarkan pemeriksaan awal, kedua terduga pelaku diduga telah dua kali melakukan aktivitas penebangan di lokasi yang sama. Kayu hasil penebangan tersebut rencananya akan diperjualbelikan.
Balai Tahura Nipa-Nipa selanjutnya mengajukan pelimpahan penanganan perkara kepada Balai Gakkum Kehutanan Sulawesi pada 23 September 2026 untuk diproses sesuai ketentuan hukum.
Namun, hingga Rabu (4/11/2026), perkara tersebut masih berada di Pos Gakkum Kehutanan Kendari. Kondisi itu memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai kepastian kelanjutan proses hukum terhadap kedua terduga pelaku.
Humas Pos Gakkum Kehutanan Kendari, Hartono, sebelumnya mengaku belum menerima perkembangan terbaru terkait penanganan perkara tersebut.
“Informasi untuk kasus itu belum ada progres,” kata Hartono saat dikonfirmasi, Rabu (4/11/2026).
Lambannya penanganan perkara juga mendapat sorotan warga Desa Telaga Biru. Salah seorang warga, Lambili, menyayangkan dugaan pembalakan liar yang melibatkan Ketua BPD setempat. Menurutnya, tindakan tersebut bertentangan dengan imbauan petugas yang selama ini mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penebangan di kawasan Tahura.
Warga lainnya, Asmawati, turut mempertanyakan belum adanya kepastian hukum terhadap kedua terduga pelaku. Ia berharap aparat segera mengambil langkah tegas agar perkara tersebut tidak berlarut-larut.
Sementara itu, Kepala Desa Telaga Biru, Rahmat, mengingatkan bahwa aktivitas pembalakan liar di kawasan Tahura berpotensi merusak kelestarian hutan dan mengganggu fungsi kawasan sebagai daerah penyangga sumber air bagi masyarakat.
Rahmat juga menyebut dugaan aktivitas penebangan yang melibatkan J bukan kali pertama terjadi. Pada 2024, J disebut pernah diamankan di Polsek Soropia terkait dugaan penebangan pohon di kawasan hutan.
Saat itu, J disebut telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Namun, dugaan aktivitas serupa kembali mencuat pada Agustus 2026.
Dalam perkara ini, kedua terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 21 ayat (1) juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a serta Pasal 33 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Masyarakat kini menantikan kepastian penanganan perkara tersebut. Mereka berharap proses hukum tidak berhenti pada pengamanan terduga pelaku dan penyitaan barang bukti, tetapi berlanjut hingga ada kejelasan pertanggungjawaban hukum.
Selain memberikan kepastian hukum, penindakan tegas dinilai penting untuk mencegah terulangnya pembalakan liar dan menjaga kelestarian kawasan konservasi Tahura Nipa-Nipa. (lin)
