Menu

Mode Gelap
Parah! Masyarakat Ungkap Dugaan Pungli ASDP Lagasa hingga Jutaan Rupiah Parah! Aktivitas Tambang PT Timah Diduga Cemari Laut di Kabaena Menebak Arah Kasus Supriyani Tepis Isu Amplop Kepala Desa, Ketua APDESI Sultra Bentuk Satgas Anti Money Politik Oknum TNI AL di Kendari Diduga Hamili Kekasihnya, Korban Minta Keadilan!

Daerah · 12 Jan 2025 15:14 WITA ·

Aktivitas Tambang PT TBS Diduga Cemari Pesisir Pantai di Kabaena


 Pencemaran aliran kali dan pesisir pantai di Desa Pu’ununu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana diduga akibat dari aktivitas pertambangan PT TBS. foto: Istimewa  Perbesar

Pencemaran aliran kali dan pesisir pantai di Desa Pu’ununu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana diduga akibat dari aktivitas pertambangan PT TBS. foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, BOMBANA – Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan (AMPLK) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengkritik keras aktivitas PT Tambang Bumi Sulawesi (TBS) di Desa Pu’ununu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana.

Ketua AMPLK Sultra, Ibrahim, mengatakan aktivitas tambang tersebut diduga kuat menjadi penyebab pencemaran aliran kali dan pesisir pantai di wilayah tersebut.

Ibrahim menjelaskan bahwa pencemaran semakin parah saat musim hujan, dengan aliran kali dan pesisir pantai berubah warna menjadi kemerahan akibat lumpur merah yang terbawa arus.

AMPLK menduga bahwa PT TBS di Blok Watalara, Desa Pu’ununu, tidak membangun sedimen pont atau kolam pengendap untuk menampung limbah dan lumpur tambang, sehingga langsung mengalir ke sungai dan laut.

AMPLK menegaskan bahwa PT TBS diduga melanggar peraturan perundang-undangan terkait kaidah penambangan yang baik, yang mewajibkan perusahaan untuk membangun sedimen pont sebelum memulai aktivitas.

Selain itu, PT TBS juga diduga mengabaikan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang baku mutu air, dan Permen LHK Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengolahan air limbah bagi usaha pertambangan dengan menggunakan metode lahan basah buatan.

Pencemaran ini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas bagi masyarakat dan lingkungan. Nelayan di wilayah tersebut akan semakin kesulitan mencari ikan karena polusi air, memaksa mereka untuk melaut lebih jauh. Flora dan fauna di sungai dan pesisir pantai juga terancam akibat pencemaran.

AMPLK mendesak pihak berwenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap PT TBS, agar perusahaan tersebut bertanggung jawab atas pencemaran yang terjadi. Hingga berita ini diterbitkan, PT TBS belum memberikan tanggapan atas tuduhan AMPLK.

Kasus pencemaran di Kabaena Selatan akibat aktivitas PT TBS menjadi bukti nyata bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara masih lemah.

Perlu langkah konkret dan tegas dari pemerintah untuk memastikan perusahaan tambang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. Masyarakat juga perlu terus aktif dalam mengawasi dan mengadvokasi kasus-kasus serupa untuk melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat.(hsn)

Artikel ini telah dibaca 48 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Soal Kecelakaan Kerja di Galangan Kapal, Pihak Berwenang Diminta Beri Sanksi Tegas PT SMS

17 Februari 2025 - 21:32 WITA

KUPP Lapuko Ingatkan Perusahaan Galangan Kapal Tingkatkan Peralatan Safety

17 Februari 2025 - 14:56 WITA

Kecam Dugaan Pungli di Pelabuhan Lagasa, Anggota DPRD Muna Ini Pernah Jadi Korban

17 Februari 2025 - 13:20 WITA

Pimpin Upacara HKN, Ini Pesan Kapolres Konawe Utara AKBP Rico Fernanda

17 Februari 2025 - 12:44 WITA

Mahasiswa UHO Soroti Dugaan Penyalahgunaan BBM di SPBUN Jompi Jaya Sentosa Tampo

16 Februari 2025 - 22:50 WITA

Parah! Masyarakat Ungkap Dugaan Pungli ASDP Lagasa hingga Jutaan Rupiah

16 Februari 2025 - 13:28 WITA

Trending di Daerah