PENAFAKTUAL.COM,KENDARI – Sejumlah massa yang tergabung dalam Lembaga Aliansi Pemuda Pelajar (AP2) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, Jumat, 6 Januari 2023.
Kedatangan masa dari dari Lembaga AP2 Sultra ini, guna mendesak Kejati Sultra, untuk memeriksa Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW), Sultra Atas dugaan suap terhadap beberapa paket proyek yang dikelola oleh BPPW Sultra.
Ketua Umum AP2 Sultra Fardin Nage menjelaskan, selama tahun 2021 dan tahun 2022 Kementrian PUPR, telah mengucurkan anggaran hingga puluhan miliar rupiah untuk sejumlah paket kegiatan,l yang dikelola oleh BPPW Sultra.
Diantaranya, pekerjaan rehabilitasi sekolah, di Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna dengan total anggaran hingga 15 miliar, lalu 1,5 miliar pada pekerjaan konsultan penyiapan readinas criteria kegiatan Spam.
Kedua paket kegiatan yang bersumber dari APBN tersebut kata dia, terindikasi merugikan negara.
“Kedua pekerjaan tersebut, setelah kami melakukan pengecekan langsung di lapangan kondisinya sangat amburadul, dan ada beberapa yang belum selesai, bahkan ada upah pekerja yang belum diselesaikan sampai hari ini,” ungkapnya.
Untuk itu pihaknya kata dia, mendesak Kejati Sultra, agar segera membentuk tim mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan uang Negara dilingkup BPPW Sultra itu.
“Kami meminta Kejati Sultra segera membentuk tim, dan memeriksa Kepala Balai BPPW Sultra karena terindikasi menerima suap dan dugaan korupsi terhadap beberapa paket pekerjaan tahun 2021 dan tahun anggaran 2022,” pintanya.
Selain itu, Fardin juga meminta BPK Perwakil Sultra agar membuka hasil audit pekerjaan dilingkup BPPW Sultra, selama kurun waktu dua tahun terakhir.
Kemudian, pihaknya juga meminta Menteri PUPR Republik Indonesia untuk segera mencopot Kepala BPPW Sultra, karena diduga melakukan praktek korupsi terhadap beberapa paket proyek selama tahun 2021 san 2022.
Lebih lanjut Fardin mengaku akan kembali melalukan aksi unjuk rasa besar-besaran jika tuntutan masa aksi tidak ditindaklanjuti oleh Kejati Sultra.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini, jika aksi kami hari tidak ditindak lanjuti maka kami pastikan akan kembali membawa masa yang lebih besar lagi,” tutupnya.
Sementara hingga saat pihak BPPW Sultra belum berhasil kami konfirmasi, terkait persoalan ini.
TIM
