KENDARI – Niat baik untuk tetap membayar angsuran justru berujung panggilan pengadilan. Itulah yang dialami Sabaruddin, seorang debitur di Kota Kendari, yang kini kasusnya memicu aksi demonstrasi puluhan pemuda dan mahasiswa.
Puluhan massa yang tergabung dalam Perkumpulan Pengawasan Independen Indonesia (PPII) menggeruduk Kantor PT Adira Finance di Kendari, Senin (5/10/2026). Mereka mempertanyakan perlakuan perusahaan pembiayaan terhadap Sabaruddin yang dinilai tidak diberi ruang untuk menyelesaikan kewajibannya.
Koordinator aksi, Ados Nuklir, mengatakan Sabaruddin telah mencicil kredit mobilnya sebanyak 29 kali sejak tahun 2023 dari total 48 bulan angsuran. Namun, akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil, ia mengalami keterlambatan selama lima bulan.
“Yang bersangkutan ini bukan tidak mau membayar. Dia sudah mencicil 29 kali dan masih punya itikad baik. Hanya saja, kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja dan meminta keringanan,” ujar Ados di depan Kantor Adira Finance.
Menurut Ados, yang menjadi polemik adalah sikap Adira Finance yang justru meminta pelunasan sisa 19 bulan angsuran sekaligus dengan total sekitar Rp280 juta, tanpa memberikan opsi cicilan.
“Pembiayaan ini sudah tidak lagi memberikan ruang untuk mencicil sisa angsuran, tetapi meminta seluruh 19 kali angsuran itu dibayar sekaligus. Tidak ada solusi lain,” ungkapnya.
Ia juga menyayangkan langkah Adira yang langsung membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Agama Negeri Kelas I Kendari tanpa surat peringatan yang jelas.
“Debitur masih ingin memenuhi kewajiban, hanya minta keringanan. Tiba-tiba muncul surat dari pengadilan. Tidak ada SP. Kami minta Adira terbuka soal hak-hak debitur dan isi kontraknya,” tegas Ados.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Cabang PT Adira Finance Kendari, Erik, membantah tudingan bahwa proses hukum dilakukan secara tiba-tiba.
Menurut Erik, debitur yang bersangkutan telah menunggak lebih dari tujuh bulan dan pihak perusahaan telah melakukan upaya persuasif secara bertahap.
“Kami tidak langsung melakukan proses _aanmaning_ di pengadilan. Proses ini sudah kami jalankan dari awal, mulai dari pengingatan via telepon, kunjungan rutin tim penagihan setiap bulan, hingga pengiriman Surat Peringatan 1, 2, 3, dan somasi internal,” kata Erik.
Aksi massa tersebut tidak hanya berhenti di Kantor Adira Finance. Massa juga melanjutkan aksi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara, Pengadilan Agama Kendari, dan Polda Sultra untuk meminta pengawasan terhadap praktik penagihan perusahaan pembiayaan.
Di balik spanduk dan teriakan demonstrasi, terselip harapan sederhana seorang debitur bernama Sabaruddin: diberi kesempatan untuk tetap bisa mencicil, bukan dipaksa melunasi ratusan juta sekaligus.(red)
